Sri Mulyani Catat Total Investasi Pemerintah di BUMN Capai Rp2.397 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, total investasi pemerintah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak periode 2010-2019 mencapai Rp2.397 triliun. Nilai tersebut berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang terdiri dari akumulasi laba dan revaluasi.
"Kita lihat di dalam ivestasi permanen PMN pemerintah Rp2.397 triliun yang merupakan akumulasi dari kepemilikan pemerintah pada berbagai entitas, yaitu BUMN serta lembaga keuangan internasional," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2).
Bendahara Negara itu mengatakan, dalam 10 tahun terakhir nilai investasi permanen pemerintah pada BUMN dan badan usaha lainnya tumbuh positif. Kecuali lembaga keuangan internasional (LKI), karena pengalihan pencatatan IMF kepada BI sesuai dengan PP nomor 97 tahun 2015 yang menunjukkan peningkatan value yang dimiliki pemerintah
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan nilai investasi permanen penyertaan modal pemerintah sebesar Rp2.397 triliun tersebut terbagi menjadi tiga. Di mana untuk BUMN mencapai 2.347 triliun (117 BUMN), badan usaha lainnya Rp27,56 triliun (30 perusahaan minoritas dan 2 Sui generis), dan LKI sebesar 22,6 triliun (13 LKI).
"Terbesar itu ada di BUMN di bawah kewenagan Kementerin BUMN dan juga di bawah kewenangan Kemenkeu," kata dia.
Jika dibandingkan, pada 2010 investasi pada BUMN baru mencapai sekitar Rp523,29 triliun, kemudian meningkat tajam pada 2019 menjadi Rp2.347 triliun. Kemudian badan usaha lainnya pada 2010 tercatat hanya Rp3,97 triliun, menjadi Rp27,56 triliun di 2019. Dan LKI dari Rp36,63 triliun di 2019 menjadi Rp22,6 triliun di 2019, atau mengalami penurunan.
"LKI 2010 Rp34,63 triliun. Selisih kurs adalah Rp9,88 triliun dan pada tahun 2015 kepemilikan di IMF dialahkan ke BI sebesar Rp37,4T sehingga dimiliki dalam buku pemerintah 2019 menjadi Rp22,6 triliun," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaDari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaBRI menjadi BUMN paling banyak menyumbang deviden BUMN ke negara hingga Rp23,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaKinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca SelengkapnyaBRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development.
Baca SelengkapnyaErick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaSetoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun.
Baca Selengkapnya