Sri Mulyani tambah anggaran Rp 25,5 triliun amankan Pilkada 2018
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada usulan tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN Tahun 2018, dari Rp 814,1 triliun menjadi 839,6 triliun.
Tambahan anggaran ini nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional juga dan agenda-agenda penting nasional seperti pengamanan gelaran Pilkada dan Pileg 2018.
"Ini untuk Kementerian/Lembaga yang melakukan fungsi dalam rangka untuk mengamankan siklus politik, pilkada, dan pemilihan umum, dan menunjang kegiatan yang besar," ungkapnya di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
Dia menambahkan, postur dana ini sudah diajukan oleh Kapolri untuk anggaran tahun 2018. Namun dalam nota keuangan, jumlahnya justru turun sehingga penambahan anggaran ini untuk mengembalikan postur dana yang telah diajukan.
Selain Polri, anggaran juga akan dialokasikan kepada TNI, untuk pembelian Alutsista, dan juga Kejaksaan yang membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi yang dirasakan perlu ditingkatkan.
Meski demikian, Sri Mulyani masih enggan menyebutkan secara rinci tambahan-tambahan per K/L yang akan didapat pada 2018.
"Nanti serahkan ke pembahasan panja belanja presiden dan wapres minta supaya ruang itu tetap di prioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya," tandasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaPencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya