Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1, ini perintah Jokowi ke Sri Mulyani & bos BI
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut membahas redenominasi Rupiah atau mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1 yang harus segera dibuat aturannya.
Perempuan yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa Presiden telah menerima rincian terkait redenominasi.
"Tadi bapak Gubernur BI melaporkan kepada presiden mengenai suatu pemikiran redenominasi, kemudian apa itu konsekuensinya, bagaimana tahap-tahapnya bagaimana pengalaman negara-negara lain," kata Ani, di gedung DPR, Selasa (25/7).
-
Apa itu Redenominasi Rupiah? Redenominasi adalah proses penyederhanaan mata uang. Redenominasi menghapuskan angka nol (0) dari nominal mata uang yang ada.
-
Bagaimana Redenominasi Rupiah dilakukan? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Bagaimana mekanisme redenominasi Rupiah? Bank Indonesia sebenarnya sudah pernah memaparkan hal ini kepada DPR beberapa tahun lalu melalui Rancangan Undang-Undang Redenominasi.
-
Apa Redenominasi Rupiah itu? Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan.
-
Kapan Redenominasi Rupiah direncanakan? Indonesia telah mencanangkan agenda redenominasi rupiah sejak tahun 2010, dan wacananya masih berlanjut hingga saat ini.
-
Mengapa Redenominasi Rupiah diusulkan? Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
Ani menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup stabil, maka redenominasi bisa dipikirkan atau dipertimbangkan kembali. Sebagaimana diketahui, pembahasan aturan redenominasi pernah ditolak 2013 silam.
"Presiden meminta supaya ini dibahas dulu secara detail dari sisi segala manfaatnya terutama dalam penjelasan ke masyarakat arti dari keputusan ini. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat banyak apa positifnya," jelasnya.
Indonesia juga dinilai perlu melakukan studi banding terhadap negara-negara lain yang telah sukses melakukan redenominasi.
"Apa-apa yang bisa dibandingkan dengan negara lain. Mungkin yang paling terakhir dan paling dekat dengan Indonesia adalah Turki yang melakukannya. Bagaimana tahapan-tahapannya sehingga pada akhirnya itu bisa bermanfaat bagi perekonomian Indonesia terutama bagi masyarakat," ungkapnya.
Ani berharap, isu redenominasi jangan sampai disalah artikan sehingga bisa menjadi persoalan yang tidak produktif.
"Jadi itu tadi adalah penyampaian Gubernur BI dan tadi Presiden meminta kepada saya untuk berkoordinasi dengan Gubernur BI untuk melihat proses (redenominasi) ini dan nanti akan disampaikan dalam sidang kabinet terbatas," pungkasnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani setelah dilantik pada hari Senin (19/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan agar BPK memuluskan peralihan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan kasus barang kiriman impor dikenakanan pajak tinggi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebutkan, bahwa seluruh menteri termasuk Prabowo Subianto akan hadir.
Baca Selengkapnya