CEK FAKTA: Tidak Benar Dana Sertifikasi Halal MUI untuk Menyerang Pemerintah
Informasi dana sertifikasi halal MUI digunakan untuk melawan pemerintah adalah tidak benar. Dana sertifikasi MUI memang ada, namun jika sudah disepakati oleh pihak perusahaan dan dituangkan dalam akad, jadi bersifat sukarela
Informasi menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumpulkan dana untuk melawan pemerintah beredar di media sosial. Dalam informasi itu juga dikatakan dana untuk melawan pemerintah itu bersumber dari pengajuan sertifikasi halal MUI.
-
Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah informasi objektif atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fakta adalah sesuatu yang dapat diamati, diukur, dibuktikan, dan diverifikasi oleh berbagai pihak yang dapat melihat fenomena yang sama.
-
Apa yang dimaksud dengan kalimat fakta? Kalimat fakta adalah jenis kalimat yang menyajikan informasi yang benar, dapat diverifikasi, dan tidak terbantahkan.
-
Apa yang dikatakan Ma'ruf Amin tentang Universitas Indonesia (UI)? Ma'ruf Amin mengapresiasi Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus yang melahirkan gagasan dan inovasi. Hal itu disampaikannya saat membuka UI Industrial-Government (I-GOV) Expo 2023 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Depok, pada 5 Desember 2023."UI merupakan kampus yang menjadi tempat lahirnya gagasan dan inovasi. UI juga menjadi kampus yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Ma'ruf Amin.
-
Apa contoh kalimat fakta yang menunjukkan ciri khas dari negara Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri atas lima pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa.
-
Apa yang diklaim oleh unggahan di media sosial X (Twitter) terkait dengan MUI? Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.
istimewa
"TIDAK ADA LAPORAN DANA SERTIFIKAT HALAL DARI MUI, PATUT DICURIGAI INI BISA UNTUK GERAKAN MELAWAN PEMERINTAH
Urus sertifikasi halal untuk UKM dikenakan biaya pendaftaran Rp 200.000.- + biaya akad 5.900.000,- Total Rp 6.100.000,-
Angka yang cukup membebani para UKM di saat-saat pandemik begini.
Presiden Jokowi pasti tidak tahu ini?"
Penelusuran
Hasil penelusuran merdeka.com, informasi tersebut adalah hoaks. Dalam artikel antaranews berjudul "Cek Fakta: MUI pakai dana sertifikasi halal untuk lawan pemerintah?" pada 14 Juni 2021, dijelaskan bahwa tidak ada dana MUI yang diperuntukkan untuk melawan pemerintah.
Dari data yang dihimpun ANTARA, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pangkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI memang mengenakan tarif pembiayaan dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal.
Walau demikian, besaran dan skema yang dikenakan telah disepakati oleh pihak perusahaan dan dituangkan dalam akad, jadi bersifat sukarela.
Nantinya, biaya sertifikasi halal LPPOM MUI itu antara lain dimanfaatkan sebagai biaya pendaftaran, biaya audit, analisis laboratorium (jika diperlukan analisis laboratorium), biaya sosialisasi dan edukasi halal, sebagaimana keterangan resmi yang dirilis Pimpinan Pusat MUI pada 8 Juli 2020, yang turut dimuat dalam berita bisnis.com.
Kesimpulan
Informasi dana sertifikasi halal MUI digunakan untuk melawan pemerintah adalah tidak benar. Dana sertifikasi MUI memang ada, namun jika sudah disepakati oleh pihak perusahaan dan dituangkan dalam akad, jadi bersifat sukarela.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/lia)