"Industri Bahan Bakar Fosil Menikmati Ratusan Miliar Dolar dan Planet Kita Terbakar"
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan negara-negara kaya harus membantu negara lain yang terkena dampak perubahan iklim.
Di depan 193 negara anggota yang hadir dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan negara-negara kaya harus membantu negara lain yang terkena dampak perubahan iklim.
Bagi Guterres, negara-negara kaya dapat membantu melalui pengenaan pajak keuntungan tak terduga atas perusahaan-perusahaan minyak mereka.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong kerjasama internasional dalam bidang pengelolaan air? Indonesia dikatakan Presiden, konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air. Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional. Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
-
Di mana Pertamina mempresentasikan capaian target iklimnya? Pertamina pamerkan deretan capaian tersebut pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties 28 di Uni Emirat Arab.
-
Apa itu perubahan iklim? Menurut PBB, perubahan iklim adalah mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak dan gas.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Pernyataan ini menunjukkan "perlawanan" Guterres terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang mendapat keuntungan besar semenjak kenaikan harga energi.
Guterres bahkan menganggap perusahaan-perusahaan itu melakukan “perang bunuh diri melawan alam”.
“Industri bahan bakar fosil menikmati ratusan miliar dolar dalam bentuk subsidi dan keuntungan tak terduga sementara anggaran rumah tangga menyusut dan planet kita terbakar,” kata Guterres seperti dilansir Aljazeera, Selasa (20/9).
“Pencemar harus membayar,” lanjutnya.
Guterres mendorong agar pajak keuntungan tak terduga itu dapat digunakan untuk membantu negara-negara lain, terutama bagi negara yang rentan terhadap perubahan iklim.
“Dana itu harus dialihkan dengan dua cara: ke negara-negara yang menderita kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim; dan kepada orang-orang yang berjuang dengan kenaikan harga pangan dan energi,” kata dia.
Guterres juga menyerukan agar bank-bank pembangunan di dunia untuk meningkatkan dan memberikan bantuan mereka pada negara lain agar dapat beradaptasi karena perubahan iklim.
“Harus menjadi setengah (bantuan) dari semua pembiayaan iklim,” jelas Guterres.
“Negara ekonomi utama adalah pemegang saham mereka dan harus mewujudkannya,” lanjut dia.
“Ini harus menjadi prioritas utama setiap pemerintah dan organisasi multilateral. Namun aksi iklim sedang dikesampingkan meski mendapat dukungan luar biasa di seluruh dunia. Kami menghadapi bencana iklim,” kata dia.
Sebelumnya negara-negara Eropa seperti Inggris telah menerapkan pajak keuntungan tak terduga sebesar 25 persen pada perusahaan minyak dan gasnya.
Juga dengan Uni Eropa yang berencana mengumpulkan uang lebih dari USD 139 miliar atau Rp 2.000 triliun untuk melindungi warganya dari lonjakan harga energi.
Uni Eropa juga akan mengenakan pajak keuntungan tak terduga pada perusahaan minyak dan listriknya.
Berbeda dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya telah membahas ide serupa namun hanya membuat perpecahan di pemerintahan.
Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan
Baca juga:
"Perubahan Iklim Meledak di Depan Mata Kita", 18 Juta Orang di Ambang Kelaparan
Perangi Perubahan Iklim, Miliarder Ini Serahkan Perusahaan ke Yayasan Amal
PBB: Dunia Sedang Menuju ke Arah yang Salah
Suhu Bumi Meningkat 1 Persen dalam 7 Tahun Akibat Pemanasan Global
Kota Ini Jadi yang Pertama di Dunia Larang Iklan Daging