Junta militer Thailand desak Facebook dan LINE sensor status kritis
Perwakilan junta akan melobi direksi Facebook dan LINE pada Maret mendatang
Junta militer yang kini menguasai pemerintahan Thailand mendesak perusahaan penyedia jejaring sosial seperti Facebook dan LINE, agar bersedia menyensor beberapa jenis konten. Status maupun pesan berantai diharapkan bisa dihapus adalah yang bersifat mengkritik pemerintah, kerajaan, atau berbau SARA.
Pengadilan Thailand beberapa pekan lalu menyatakan setiap postingan jejaring sosial bisa dikenai sanksi pidana bila dianggap menganggu ketertiban umum.
-
Apa saja yang dibicarakan Ganjar Pranowo dan Duta Besar Thailand saat bertemu? “Saya berterima kasih Duta Besar Thailand sudah berkunjung. Kita berbicara kerja sama kedua negara, tentu peran saya sebagai gubernur, apa pun potensi yang bisa kita kerja samakan," kata Ganjar dikutip dari ANTARA.
-
Bagaimana rumah Jirayut di Thailand? Meskipun belum sepenuhnya selesai, rumah yang dibangun oleh Jirayut di Thailand sudah menunjukkan nuansa modern dan minimalis.
-
Dimana Ganjar Pranowo bertemu dengan Duta Besar Thailand? Pada Senin (24/7), Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Prapan Disyatat berkunjung ke Semarang. Di sana Prapan menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Mereka berbicara untuk menjajaki berbagai bentuk kerja sama.
-
Siapa yang memulai perubahan sistem pemerintahan Thailand? Pada 24 Juni 1932, sekelompok perwira militer dan sipil, yang dikenal sebagai Khana Ratsadon atau Kelompok Pemberontak, melancarkan kudeta terhadap pemerintahan monarki absolut.
-
Apa yang dirayakan pada Hari Konstitusi Thailand? Hari Konstitusi Thailand adalah hari libur nasional yang diadakan setiap tahun pada 10 Desember. Hari ini penting bagi masyarakat Thailand karena memperingati penerapan monarki konstitusional Thailand pada tahun 1932.
-
Kapan Hari Konstitusi Thailand dirayakan? Hari Konstitusi Thailand adalah hari libur nasional yang diadakan setiap tahun pada 10 Desember.
Junta militer akan mengirim perwakilan menemui direksi Facebook dan LINE pada Maret mendatang, kata Juru bicara Junta, Pisit Paoin, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (1/2).
"Kami ingin perusahaan medsos lebih cepat merespon permintaan blokir konten tertentu, apalagi jika sudah ada keputusan pengadilan," kata Paoin.
Juru bicara Facebok dan LINE untuk Thailand belum bisa dihubungi untuk memberikan komentar atas permintaan junta tersebut.
Sejak mengkudeta pemerintahan sah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, militer Thailand telah memblokir ribuan situs. Rata-rata alasan yang dipakai adalah pasal penghinaan keluarga kerajaan (Lese Majeste), kendati dalam banyak kasus, pengguna Facebook itu mengkritik kebijakan pemerintah. Pasal Lese Majeste membolehkan polisi memenjarakan warga tanpa proses pengadilan.
Kebijakan sensor ketat itu berlaku untuk siapa pun, Seorang mantan politisi dari Partai Pheu Thailand menjadi salah satu korbannya. Dia dituntut penjara belasan tahun hanya karena mengejek pemimpin Junta, Prayuth Chan-ocha, lewat akun medsosnya.
(mdk/ard)