Kazakhstan terapkan sistem pembagian kekuasan baru

Kazakhstan terapkan sistem pembagian kekuasan baru. Memperingati hari kemerdekaan yang ke-25, Kazakhstan mengganti model pemerintahannya menjadi lebih modern. Presiden tak lagi mengurus semua keperluan ekonomi dan pendidikan, karena ada Parlemen (Majilis) yang menggantikannya.

Memperingati hari kemerdekaan yang ke-25, Kazakhstan mengganti model pemerintahannya menjadi lebih modern. Presiden tak lagi mengurus semua keperluan ekonomi dan pendidikan, karena ada Parlemen (Majilis) yang menggantikannya.

Modernisasi pemerintahan ini dimulai sejak 25 Januari kemarin. Nantinya, akan dilakukan uji coba selama sebulan, dan masyarakat boleh ikut berkomentar mengenai kebijakan ini.

Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Askhat T Orazbay menyebutkan Presiden Nursultan Nazarbayev, telah mendelegasikan beberapa kekuasaan kepada Majilis dan pemerintah.

"Modernisasi pemerintahan ini nantinya akan membentuk distribusi kembali kekuatan dan demokrasi dari sistem politik secara keseluruhan," kata Dubes Orazbay saat ditemui di Kedutaan Besar Kazakhstan di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/2).

Parlemen baru nantinya akan memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan presiden mengenai struktur pemerintahan yang baik. Kontrol Parlemen terhadap pemerintah juga akan meningkat dengan memegang prosedur 'mosi tidak percaya', yang bisa digunakan untuk menyederhanakan Kabinet.

Sementara itu, untuk pemerintahan baru nantinya akan dipilih Menteri Pemerintahan. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengatur sosial dan perkembangan ekonomi di Kazakhstan.

Sedangkan presiden, nantinya akan lebih bertanggung jawab terhadap pembuatan strategi, kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.

"Presiden juga akan bertanggung jawab untuk urusan sistem pertahanan," pungkas Orazbay.

Sistem ini sudah dimulai sejak 25 Januari lalu, dan kemudian akan dilakukan uji coba sebulan, hingga 26 Februari mendatang. Masyarakat boleh turut memberi masukan dan saran hingga masa uji coba berakhir.