Laporan Intelijen AS: Pangeran Muhammad Bin Salman Setujui Pembunuhan Khashoggi

"Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia)," kata intelijen AS.

2021-02-28 08:14:30

Penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018, menurut laporan intelijen Amerika Serikat (AS) yang dirilis pada Jumat (26/2).

Khashoggi, seorang penduduk AS yang menulis kolom opini di Washington Post untuk mengkritik kebijakan Putra Mahkota Muhammad bin Salman, dibunuh dan jasadnya 'dihilangkan' oleh tim operasi yang terkait dengan konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

"Kami menilai Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporan empat halaman itu, seperti dilansir Antara mengutip Reuters, Sabtu (27/2).

Badan intelijen mendasarkan penilaiannya pada kendali putra mahkota atas pengambilan keputusan, keterlibatan langsung salah satu penasihat utamanya, dan detail perlindungannya sendiri, serta "dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi".

"Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia)," kata intelijen AS.

Pemerintah Saudi, yang telah membantah keterlibatan apa pun oleh putra mahkota, mengeluarkan pernyataan yang menolak temuan intelijen AS dan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji oleh kelompok nakal.

Presiden AS Joe Biden mencoba memperjelas bahwa pembunuhan lawan politik tidak dapat diterima oleh AS, tetapi ia berusaha mempertahankan hubungan dengan putra mahkota yang mungkin memerintah salah satu pengekspor minyak utama dunia selama beberapa dekade dan menjadi sekutu penting untuk melawan musuh bersama yaitu Iran.

Dalam sebuah wawancara televisi pada Jumat, Biden mengatakan dia mengatakan kepada Raja Saudi Salman bahwa Arab Saudi harus menangani pelanggaran hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk berurusan dengan AS.

"(Saya) menjelaskan kepadanya bahwa aturan berubah dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini dan Senin," kata Biden di televisi berbahasa Spanyol, Univision.

Dalam mengungkap laporan tersebut, Biden membalikkan penolakan pendahulunya Donald Trump untuk merilisnya yang bertentangan dengan undang-undang tahun 2019, yang mencerminkan kesediaan AS yang baru untuk menantang kerajaan terkait masalah hak asasi manusia hingga Yaman.

"Laporan ini sudah ada di sana, administrasi terakhir bahkan tidak mau merilisnya. Kami segera, ketika saya menjabat, mengajukan laporan, membacanya, mendapatkannya, dan merilisnya hari ini. Dan sungguh memalukan apa yang terjadi," ujar Biden di Univision.

Di antara langkah-langkah hukuman yang diambil AS pada Jumat, negara itu memberlakukan larangan visa pada beberapa warga Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi dan memberikan sanksi pada orang lain, termasuk mantan wakil kepala intelijen, yang akan membekukan aset mereka di AS dan umumnya melarang warga Amerika untuk bertransaksi dengan mereka.

Pejabat AS juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan di masa depan untuk senjata pertahanan, karena menilai kembali hubungannya dengan kerajaan dan perannya dalam perang Yaman.

(mdk/pan)