“Militer Tidak Memiliki Rasa Kemanusiaan, Mereka Bisa Membunuh Kami Kapan Saja”

Senjata rakitan sendiri

Pada 14 Maret, Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), terdiri dari legislator yang digulingkan oleh kudeta, mendukung hak rakyat untuk membela diri. Pada 5 Mei, Pemerintah Persatuan Nasional yang ditunjuk CRPH, yang menjalankan pemerintahan bayangan, mengumumkan pembentukan Pasukan Pertahanan Rakyat tingkat nasional, sebuah langkah menuju tentara federal yang akan menyatukan berbagai organisasi etnis bersenjata dan kelompok perlawanan lainnya di negara itu.

Pejuang sipil di Kayah tidak berada di bawah Pasukan Pertahanan Rakyat ini tetapi, sejak 2 Juni, bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata lokal untuk membentuk Pasukan Pertahanan Kebangsaan Karenni (KNDF).

Sebagian besar dipersenjatai dengan senapan berburu rakitan sendiri, pejuang Karenni adalah yang terbaru yang muncul sebagai kekuatan pertahanan sipil melawan militer yang, menurut Institut Perdamaian Stockholm, membeli senjata senilai USD 2,4 miliar selama 10 tahun terakhir, sebagian besar dari China dan Rusia. Baik sebelum maupun sesudah kudeta, Tatmadaw tidak segan-segan menggunakan senjata tersebut pada warga sipil, terutama di wilayah perlawanan bersenjata.

“Militer telah melanggar hak asasi manusia selama bertahun-tahun, tetapi sekarang lebih sering dan lebih jelas, (pelanggaran) terjadi setiap hari,” jelas Khu Te Bu dari Partai Progresif Nasional Karenni dan wakil menteri Dalam Negeri di bawah Pemerintah Persatuan Nasional .

Pada 2 Juni, KNPP mengeluarkan seruan mendesak bagi Tatmadaw untuk menghentikan serangan dan ancaman terhadap pekerja bantuan dan warga sipil dan menyerukan pembukaan jalan yang diblokir sehingga makanan dan pasokan barang kebutuhan bisa masuk ke negara bagian ini. KNPP juga menyerukan PBB, pemerintah internasional dan organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan segera kepada para pengungsi dan meminta pertanggungjawaban Tatmadaw atas tindakannya.

Pola kekerasan Tatmadaw yang terlihat sejak kudeta mencerminkan puluhan tahun pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Karenni, bersama dengan etnis minoritas lainnya di Myanmar, di tangan Tatmadaw, yang secara sistematis memburu warga sipil di daerah-daerah di mana organisasi bersenjata etnis memperjuangkan penentuan nasib sendiri dan persamaan hak. Di Kayah, puluhan ribu orang dipaksa mengungsi atau melarikan diri ke hutan atau melintasi perbatasan ke Thailand, terutama pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.

“Sejak 21 Mei, kami telah mengalami kembali pelanggaran seperti yang dilakukan militer di masa lalu,” kata Banya Kun Aung dari Organisasi Hak Asasi Manusia Karenni kepada Al Jazeera.

Al Jazeera menghubungi juru bicara militer untuk meminta tanggapannya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil di Kayah sejak 21 Mei namun tidak dijawab.

Penyerangan gereja

Pertempuran baru-baru ini di Kayah meletus pada 21 Mei, ketika pasukan Tatmadaw melepaskan tembakan di daerah pemukiman Demoso dan menangkap 13 orang. KPDF, kadang-kadang didukung oleh kelompok bersenjata lokal menyerang kantor polisi, menyergap pasukan yang mendekat dan terlibat baku tembak.

Tatmadaw tmenanggapi dengan serangan udara dan darat tanpa henti di daerah sipil.

“Mereka menembak semua orang yang mereka lihat,” kata Banya Kun Aung dari Organisasi Hak Asasi Manusia Karenni.

“Warga sipil telah menjadi sandera karena krisis politik.”

KPDF mengklaim telah membunuh lebih dari 120 anggota Tatmadaw, menurut penghitungan laporan media lokal Al Jazeera. Sementara itu, situs berita The Irrawaddy yang berbasis di Yangon melaporkan setidaknya delapan pejuang sipil dan 23 warga sipil tewas di Kayah dan kota-kota tetangga Negara Bagian Shan antara 21 dan 31 Mei.

Di antara korban sipil adalah seorang pria muda yang ditembak di kepala dengan tangan terikat di belakang punggungnya pada 24 Mei di kotap Loikaw dan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun ditembak mati di Loikaw pada 27 Mei, anak terakhir dari lebih dari 73 anak yang menjadi korban. dibunuh oleh pasukan keamanan, menurut Pemerintah Persatuan Nasional.

Gereja-gereja telah berulang kali diserang di wilayah yang didominasi Kristen. Pada 24 Mei, empat orang tewas dan sedikitnya delapan terluka ketika artileri berat menghantam sebuah gereja Katolik di Loikaw di mana lebih dari 300 penduduk desa mengungsi.

Seorang pemimpin masyarakat setempat mengatakan kepada Al Jazeera, pada 29 Mei, pasukan Tatmadaw menyerbu sebuah seminari Katolik di Loikaw di mana lebih dari 1.300 warga sipil berlindung, membunuh seorang juru masak sukarelawan dan memakan makanan yang telah dia siapkan. Pada hari yang sama, Tatmadaw menyerbu dan menjarah sebuah rumah dan biara paroki Katolik di Demoso.

Pada 6 Juni, sebuah gereja Katolik di Demoso yang disebut Ratu Damai, yang telah mengibarkan bendera putih perdamaian, dirusak tembakan artileri.

“Jika gereja tidak lagi aman bagi orang untuk berlindung dan berlindung, di mana kita bisa menemukan tempat yang lebih aman?” tanya tokoh masyarakat.

Tatmadaw membenarkan serangannya terhadap kuil, gereja, dan gedung administrasi berdalih fasilitas tersebut melindungi “pemberontak lokal.”

Menurut PBB, akses kemanusiaan telah terhambat oleh ketidakamanan, penghalang jalan, risiko ranjau darat dan proses persetujuan yang panjang atau tidak jelas.

Media lokal melaporkan, militer telah memutus akses ke Negara Bagian Kayah dari Negara Bagian Shan serta akses jalan ke Loikaw, ibukota Negara Bagian Kayah.

Menembak sepanjang hari

Pada 3 Juni, presiden Komite Internasional Palang Merah bertemu dengan panglima militer Min Aung Hlaing menyatakan keprihatinan terkait situasi kemanusiaan saat ini di Myanmar dan “memperkuat upaya berkelanjutan untuk memastikan ruang bagi aksi kemanusiaan yang netral dan tidak memihak.”

Di Kayah, Tatmadaw terus menyerang dan mengancam pekerja kemanusiaan yang mencoba membantu mereka yang terlantar dalam bentrokan baru-baru ini.

Pada 26 Mei, pasukan keamanan menembak mati dua pemuda yang mengantarkan makanan dari sebuah gereja kepada orang-orang terlantar di kota Demoso dan menangkap tiga sukarelawan yang sedang dalam perjalanan pulang setelah memberikan bantuan di sana. Keesokan harinya, seorang pemuda sukarelawan dari Free Burma Rangers, sebuah kelompok kemanusiaan Kristen, ditembak mati di Demoso ketika mencoba membantu warga sipil.

Seorang perwakilan dari Organisasi Perempuan Nasional Karenni (KNWO), sebuah organisasi masyarakat sipil berbasis di Kayah yang memantau krisis, mengatakan kepada Al Jazeera, daerah pegunungan Kayah juga merupakan tantangan untuk pengiriman bantuan.

“Dari atas, mungkin terlihat seperti (lokasi pengungsian) dekat satu sama lain, tetapi satu tempat dan tempat lain jauh; Anda bahkan mungkin harus melintasi gunung,” jelasnya.

Dia juga mengatakan kerawanan pangan meningkat. Pada 27 Mei, penembak jitu militer menembak mati dua pemuda di Demoso yang sedang dalam perjalanan kembali ke desa mereka untuk mendapatkan beras.

“(Orang) takut untuk kembali ke rumah mereka untuk mengambil keperluannya karena mereka tidak tahu di mana tentara mungkin bersembunyi atau mengarahkan senjata mereka,” ujarnya.

Mereka yang terjebak di kota-kota besar dan kecil, termasuk orang tua dan penyandang disabilitas, juga menghadapi kesulitan mendapatkan makanan, karena jam malam dan kekerasan yang berkelanjutan membuat mereka takut meninggalkan rumah mereka.

“Kami membeli makanan dengan bergegas. Selain itu, kami tidak berani keluar karena penembak jitu (militer) dapat menembak kami kapan saja,” kata seorang perempuan di Loikaw yang tak ingin disebutkan namanya.

“Saya mendengar suara tembakan sepanjang hari.”

Pasukan para jenderal, katanya, juga menyerbu rumah-rumah untuk mencari makanan dan barang-barang berharga, mengikuti pola yang terlihat di bagian lain Myanmar.

“Mereka masuk ke rumah-rumah dan mengambil semuanya, termasuk beras, minyak, dan garam. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan menghancurkan rumah-rumah itu,” jelasnya.

Dengan mendekatnya musim hujan, kelompok-kelompok bantuan memperingatkan akan ada kekurangan pangan yang lebih serius jika petani di daerah konflik tidak dapat menanam, dan masalah kesehatan juga meningkat.

Fasilitas tempat tinggal dan kebersihan yang tidak memadai membuat masyarakat rentan terhadap penyakit malaria dan diare, sementara akses ke obat-obatan dan layanan kesehatan masih sangat kurang.

“Hanya ada beberapa perawat di antara para pengungsi tetapi mereka sendiri juga mengungsi,” kata perwakilan dari KNWO kepada Al Jazeera.

Yang memperparah masalah ini, kelompok bantuan lokal kehabisan dana.

“Kami hanya memiliki donor lokal yang dapat memberikan jumlah kecil, kami tidak tahu berapa lama kami dapat bertahan,” katanya.