Cara RI melawan ISIS, tanpa harus gabung koalisi militer Saudi

indonesia menolak gabung aliansi 34 negara pimpinan Saudi melawan ISIS, atas dasar prinsip polugri

2016-03-04 16:44:19

Indonesia dikejutkan oleh serangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari lalu. Kelompok militan yang beraksi memiliki afiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Teror ISIS semakin nyata, tak hanya menyasar negara-negara Timur Tengah, tapi telah menjangkau Asia Tenggara.

Insiden menewaskan empat warga sipil dan empat pelaku, serta melukai 24 lainnya di pusat Ibu Kota itu menggemakan kembali peringatan beberapa negara sahabat, salah satunya Kerajaan Arab Saudi.

Negeri Petro Dollar ini menyarankan Indonesia bergabung dengan koalisi militer yang mereka bentuk. Akhir 2015, Saudi mengumumkan kehadiran aliansi militer 34 negara-negara berpenduduk mayoritas muslim melawan ISIS, berpusat di Riyadh.

Indonesia dan Malaysia ditawari bergabung secara resmi. Saudi sedang membuka front peperangan dengan ISIS di Suriah, dan hendak menyerang basis militan khilafah lewat jalur darat melalui perbatasan Turki.

Pemerintah Indonesia berkukuh menolak ajakan Saudi. Pemerintah meyakini punya strategi ltak kalah efektif menghadapi ancaman terorisme, dari dalam maupun luar negeri, baik oleh ISIS maupun kelompok militan lainnya. Strategi Indonesia sejauh ini diklaim telah diapresiasi oleh negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat.

Pandangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dalam wawancara khusus dengan Ardyan M. Erlangga dan Marcheilla Ariesta P.H dari merdeka.com, Kamis (3/3), di kantornya, Jakarta Pusat.

Bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta pada 6-7 Maret, Menlu Retno menjabarkan pandangan pemerintah terkait kerja sama penanganan terorisme internasional. Termasuk relasi Indonesia bersama negara-negara mayoritas muslim, menghadapi ancaman ekstremisme dan terorisme.

Berikut petikan wawancaranya:

Kenapa Indonesia tidak bisa bergabung dengan aliansi militer Saudi?

Sudah jelas posisi kita. Kita tidak bisa bergabung, karena itu adalah aliansi militer, sedangkan prinsip politik luar negeri kita tidak mengizinkan kita mengikuti aliansi semacam itu. Selama republik ini berdiri, kita juga tidak pernah ikut aliansi militer.

Pengerahan militer yang kita ikut hanya dalam konteks Pasukan Perdamaian PBB. Selain itu, tidak bisa.

Kerajaan Saudi bisa menerima penolakan Indonesia?

Saya sudah bicara dengan Menlu Saudi (Adel Al Jubeir-red). Saya bicara prinsip-prinsip mengenai polugri Indonesia. Saya berteman baik dengan Menlu Arab Saudi, jadi bisa bicara dari hati ke hati.

Saya jelaskan mengenai polugri itu, dia paham. Sebab di negara mana pun dia tidak mungkin melanggar prinsipnya. Itu jelas sekali. Jadi kerja sama yang bisa dilakukan sebatas dalam prinsip berbagi informasi, katakanlah exchange of expert. Kalau seperti itu kita akan lakukan.Bukan berarti kemudian tidak akan ada kerja sama untukcounterterorism.

Terkait kerja sama internasional melawan terorisme, termasuk dengan negara OKI, apa posisi pemerintah?

Banyak hal yang kita lakukan untuk kerja sama counterextremism dan terorism. Untuk itu kita termasuk negara yang banyak lakukan kerja sama itu.

Salah satu contoh pengakuan dunia terhadap Indonesia untuk kerja sama tersebut, dilakukan pada saat KTT ASEAN-AS bulan lalu di Sunnylands.

Presiden Indonesia diminta menjadi pembicara pertama topik penanganan terorisme. Itu menunjukkan acknowledgement Indonesia di mata dunia, termasuk dalam mengembangkan kerja sama termasuk dalam counterterorism.

Kenapa strategi Indonesia melawan terorisme dianggap berhasil oleh negara lain?

Negara lain melihat negara kita itu melakukan pendekatan unik, karena kita tidak hanya menonjolkan soft power. Soft power itu tidak hanya penegakan hukum, tidak hanya dalam bentuk legislasi.

Kita tunjukkan soft power dan ini yang kita share ke negara lain. Presiden Jokowi, dalam pidato di KTT ASEAN-AS, menyampaikan pendekatan agama, budaya (melawan terorisme). Kita juga beruntung mempunyai organisasi seperti NU, Muhammadiyah. Masyarakat juga dilibatkan untuk mengembangkan values of peace, toleransi, dan sebagainya. Dan Presiden punya ide baru melawan terorisme, yakni empowering of peace. Seperti itu.

Artinya, selama bukan aliansi militer, Indonesia tetap bisa terlibat koalisi antiterorisme?

Jadi secara konsisten Indonesia meng-counter extremism dan terrorism dengan cara memperbanyak atau menyebarluaskan pesan perdamaian. Di antaranya pesan toleransi dan moderasi.

Dalam konteks kerja sama banyak sekali kemungkinan. Informasi intelijen juga merupakan jenis kerja sama yang masih bisa dilakukan.

KTT Luar Biasa OKI apakah juga akan membahas strategi antiterorisme di negara-negara muslim?

Tidak, karena KTT kali ini fokus pada isu Palestina. Tapi nanti kita lihat mungkin akan ada beberapa pertemuan bilateral. Isu (antiterorisme) mungkin bisa muncul di bilateral.

Seri Wawancara Khusus Menlu

Baca juga:
OKI harus konkret lindungi Masjid Al Aqsa dan Yerusalem Timur
Bagi Indonesia, Yerusalem Timur ibu kota sah Palestina
Hamas-Fatah berdamai, kunci Palestina merdeka
Eksploitasi pasar uang Timur Tengah, ISIS raup USD 25 juta
Raja Saudi sambut baik tawaran Indonesia jadi juru damai dengan Iran
Menlu Retno akan bahas soal Laut China Selatan dengan menlu se-ASEAN

(mdk/ard)