Apa Perbedaan Pemilu dan Pilkada? Berikut Penjelasannya

Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintahan yang representatif dan akuntabel.

Di Indonesia, proses ini diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun kedua proses ini bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat, mereka memiliki perbedaan mendasar yang sering kali membingungkan masyarakat awam.

Dalam artikel ini, kita akan menguraikan secara rinci perbedaan Pemilu dan Pilkada, mulai dari tingkat pemilihan, jenis jabatan yang dipilih, hingga tahapan dan tujuan pelaksanaannya.

Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses pemilihan wakil rakyat di tingkat nasional.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Proses pelaksanaan Pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, yang merupakan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat daerah.

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti pemilihan gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten, dan wali kota untuk wilayah kota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dan melibatkan pasangan calon berdasarkan usul partai politik maupun gabungan partai politik.

Apa Perbedaan Pemilu dan Pilkada?

1. Tingkat Pemilihan

Pemilu:

• Tingkat Nasional: Pemilu melibatkan pemilihan pejabat di tingkat nasional seperti Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD).
• Tingkat Daerah: Pemilu juga mencakup pemilihan anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Pilkada:

• Tingkat Daerah: Pilkada hanya melibatkan pemilihan pejabat di tingkat daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kabupaten/kota.

2. Jenis Jabatan yang Dipilih

Pemilu:

• Eksekutif: Pemilu memilih Presiden dan Wakil Presiden.
• Legislatif: Pemilu memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

• Eksekutif Daerah: Pilkada memilih kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tidak ada pemilihan legislatif dalam Pilkada.

3. Penyelenggara Pemilihan

Pemilu:

• Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU adalah lembaga independen yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
  
  KPU memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil Pemilu.

Pilkada:

• Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD): KPUD adalah bagian dari KPU yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. KPUD bertanggung jawab atas seluruh proses Pilkada di daerah masing-masing.

4. Waktu Pelaksanaan

Pemilu:

• Terjadwal secara Nasional: Pemilu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden biasanya dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada tahun yang sama.

Pilkada:

• Bervariasi: Waktu pelaksanaan Pilkada bisa berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada akhir masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat. Pilkada tidak selalu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk menyinkronkan jadwal Pilkada di berbagai daerah.
  
  
• Tahun ini, pelaksanaan Pilkada rencananya akan digelar pada tanggal 27 November 2024.

5. Peserta Pemilihan

Pemilu:

• Partai Politik dan Calon Perseorangan: Dalam Pemilu legislatif, peserta adalah partai politik yang mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pemilu Presiden, peserta adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada:

• Partai Politik dan Calon Perseorangan: Dalam Pilkada, peserta adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan dari masyarakat.

6. Pendanaan

Pemilu:

• APBN dan Dana Partai: Pendanaan untuk penyelenggaraan Pemilu umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, partai politik juga mengeluarkan dana untuk kampanye calon-calon mereka.

Pilkada:

• APBD dan Dana Partai/Calon Perseorangan: Pendanaan untuk penyelenggaraan Pilkada biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, partai politik dan calon perseorangan juga mengeluarkan dana untuk kampanye.

7. Tujuan dan Dampak

Pemilu:

• Nasional: Pemilu bertujuan memilih pemimpin nasional dan anggota legislatif yang akan membuat dan mengesahkan kebijakan serta undang-undang yang berlaku di seluruh Indonesia. Hasil Pemilu berdampak langsung pada kebijakan nasional dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Pilkada:

• Lokal: Pilkada bertujuan memilih pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hasil Pilkada berdampak langsung pada kebijakan dan pembangunan di daerah masing-masing.

8. Tahapan Pemilihan

Pemilu:

• Tahapan Panjang dan Kompleks: Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan yang panjang dan kompleks mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. Seluruh tahapan ini diawasi oleh KPU dan diaudit oleh berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Pilkada:

• Tahapan Serupa tetapi Fokus pada Daerah: Tahapan dalam Pilkada mirip dengan tahapan Pemilu, namun lebih fokus pada konteks lokal. Proses ini diawasi oleh KPUD yang bekerja sama dengan KPU untuk memastikan setiap tahap berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan.