Jabar Bakal Punya 13 Daerah Baru, Begini Penjelasan Gubernur Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan 13 daerah baru di provinsi tersebut. Ini penjelasannya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan daerah-daerah di wilayah setempat perlu dimekarkan, dari semula 27 kabupaten/kota menjadi 40 kabupaten/kota.
Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (11/2/2022), Ridwan Kamil mengusulkan pembentukan tiga calon daerah persiapan otonomi baru.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat akhirnya sepakat pembentukan tiga calon daerah persiapan otonomi baru, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Apa isi dari surat kabar *Bataviasche Nouvelles*? Mengutip dari berbagai sumber, isi konten tulisan yang ada di surat kabar Bataviasceh Nouvelles ini mayoritas adalah iklan. Ada pula beberapa terbitannya juga memuat aneka berita kapal dagang milik VOC.
-
Siapa saja yang bertarung dalam Pilkada Jabar? Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
-
Apa nama surat kabar pertama yang terbit di Jogja? Melalui sebuah unggahan pada 9 Mei 2024, akun Instagram @sejarahjogya menampilkan dua surat kabar yang pertama kali terbit di Jogja. Koran satu bernama “Mataram Courant” dan satunya lagi bernama “Bintang Mataram”.
-
Apa arti dari istilah Jawa kuno "Merdeka iku yen Soekarno mbe Hatta baris rapi ning njero dompet. Yen sing baris Pattimura, berarti isih perjuangan."? "Merdeka iku yen Soekarno mbe Hatta baris rapi ning njero dompet. Yen sing baris Pattimura, berarti isih perjuangan."(Merdeka itu kalau Soekarno dan Hatta baris rapi di dalam dompet. Kalau yang baris Pattimura, berarti masih perjuangan)
-
Kapan nama surat kabar Benih Merdeka diubah? Akhirnya pada tahun 1920, ia mengubah nama menjadi "Mardeka".
"Kami terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan 27 (kabupaten/kota) jadi 40. Kurang lebih baru tiga (DOB) pada tahun 2020, kemudian pada 2021 ada dua (DOB) dan sekarang tiga,” tutur Ridwan Kamil.
Total, sudah ada 8 DOB yang disepakati Gubernur Jawa Barat dengan DPRD setempat. Menurut Ridwan Kamil, jumlah tersebut melebihi target RPJMD yang mencantumkan 5 DOB.
Panitia Khusus
©2022 Merdeka.com/Wikipedia
DPRD Jawa Barat kemudian membentuk Panitia Khusus I Pembahasan Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan dan Garut Utara. Pansus tersebut diketuai Sadar Muslihat.
Ridwan Kamil mengungkapkan, selama ini Provinsi Jawa Barat memiliki jejak rekam baik terkait pemekaran wilayah atau daerah otonom baru.
"Semua daerah yang dimekarkan Jawa Barat rata-rata berhasil. Sebut saja Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi,” ungkapnya, dikutip dari Antara.
Pemekaran Wilayah
Ridwan Kamil berharap setelah dibentuknya pansus terkait usulan tiga daerah otonom baru (DOB), Provinsi Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang siap untuk pemekaran wilayah.
"Mudah-mudahan melengkapi sampai nanti pada saatnya moratorium dibuka oleh pemerintah pusat, Jawa Barat provinsi paling siap karena minimal tadi sudah ada sekitar delapan daerah yang kurang lebih sudah memadai," ujar pria yang juga berprofesi sebagai arsitek itu.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan pembentukan Pansus CPDOB merupakan Pansus CPDOB ketiga. Sebelumnya sudah ada dua Pansus CPDOB yang dibentuk.
Pansus Sebelumnya
©2022 Merdeka.com/Wikipedia
Adapun dua Pansus sebelumnya yakni Pansus Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan kemudian Indramayu Barat dan Bogor Timur.
"Sampai hari ini karena diajukan oleh gubernur sudah memenuhi persyaratan normatif. Kita bersama gubernur sudah sepakat, sesuai tugas kewenangan kita membantu dan yang mengajukan dari bawah, proses akhirnya di DPR RI," kata Sadar.
Sadar menambahkan, Pansus I akan memeriksa ulang kesesuaian hal-hal yang telah diajukan serta mengunjungi langsung masyarakat. Selain itu, juga memastikan komitmen kabupaten/kota induk.
"Kita akan memeriksa ulang apa yang telah diajukan apakah sudah sesuai, akan mengunjungi daerahnya langsung termasuk komitmen dari kabupaten induknya. Kabupaten induk dan perwakilan masyarakat pemekaran, kemudian kita on the spot ke masyarakat langsung," tandasnya.
(mdk/rka)