9.664 Warga Jakarta Sudah Miliki Kartu Identitas Digital
Budi mengungkapkan, KTP digital ini mulai berlaku sejak April-Mei 2022. Selain KTP, tersedia juga Kartu Keluarga (KK) digital.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, 9.664 warga ibu kota sudah membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD). Adapun lKD merupakan pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang belum tercetak.
"Untuk saat ini DKI Jakarta baru 9.664," katanya kepada wartawan, Rabu (30/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dia mengungkapkan, KTP digital ini mulai berlaku sejak April-Mei 2022. Selain KTP, tersedia juga Kartu Keluarga (KK) digital.
"Ini nanti akan ada di HP semua. Nanti ada bentuk KK digital, kalau KK digital akan kelihatan keluarga kita. KK juga bisa kelihatan fotonya, juga bisa kelihatan berupa KK aslinya. Jadi besok gak perlu cetak KTP lagi, semua ada di HP," ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan, bagi warga yang ingin mendapatkan IKD, bisa mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Secara rinci, berikut alur penerbitan Identitas Kependudukan Digital.
1. Penduduk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon seluler.
2. Penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindah QRcode.
3. Jika pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi.
4. Penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email.
5. Penduduk melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya (kata kunci dapat diubah oleh penduduk).
6. Setelah berhasil login, akan tampil beranda aplikasi yang berisi menu utama.
7. Terdapat dua cara menampilkan KTP-el yaitu menampilkannya dalam layar saja, atau menampilkan dalam bentuk kode QR ter-enkripsi.
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta surat keterangan (suket) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-elektronik) yang belum tercetak.
IKD dan suket dapat digunakan untuk membuktikan penduduk yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP dan telah terdata dalam database kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan kekosongan blangko e-KTP saat ini merata di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar masyarakat bersabar untuk mendapatkan e-KTP.
Menurut Budi, kehadiran IKD diperuntukkan agar masyarakat tidak perlu menunjukkan KTP fisik asli dalam mengakses berbagai macam pelayanan publik.
"Bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum mendapatkan fisik e-KTP, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan memberikan surat keterangan pengganti KTP-el dan/atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)," kata Budi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (29/11).
Budi menjelaskan digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam mempermudah pelayanan adminduk.