Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

"Mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera. Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca pemilu, saat ini kami masih menunggu hasil resmi dari KPU," kata Budi dalam keterangannya, Senin (26/2).

Warga yang sudah meninggal sebanyak 81.000 dan RT tidak ada sebanyak 13.000. Kemudian, dari kedua kategori tersebut diantaranya adalah keberatan dari pemilik rumah/kontrakan/bangunan, penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun.

Pencekalan dari instansi/lembaga hukum terkait dan wajib KTP-el yang tidak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP.

"Sejak akhir tahun 2023 kita telah sosialisasi terkait tertib adminduk, mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dan lainnya," jelasnya.

"Sedangkan bagi yang bertugas/dinas, serta belajar di luarkota maupun LN (luar negeri) tidak dikenakan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Begitupun juga bagi yang masih mempunyai aset/ rumah di Jakarta," tambahnya

Hingga saat ini disebutnya terpantau banyak warga yang telah memindahkan data kependudukannya secara bertahap sesuai tempat tinggal saat ini.

Untuk penduduk yang keluar Jakarta sebanyak 243.160, sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta Sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023.

Masyarakat melihat status NIK-nya melalui Cek status NIK Warga DKI https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/. Namun, bagi warga NIK terdampak pada penataan penduduk sesuai domisili diimbau tidak perlu panik.