Ahok bela Podomoro, serang Rizal Ramli sampai minta 'bantuan' Jokowi
Meski pasrah dengan keputusan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Komite gabungan terdiri dari beberapa instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menghentikan selamanya pembangunan proyek reklamasi Pulau G, Jakarta Utara.
Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai pengembang pulau G yakni PT Muara Wisesa, anak usaha Agung Podomoro Land dianggap telah melakukan pelanggaran berat.
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Mengapa Rizal Ramli dijuluki "Rajawali Ngepret"? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".
-
Siapa Rizky Irmansyah? Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi atau ajudan Prabowo, menjadi sorotan karena memiliki postur tubuhnya yang tinggi tegap serta kehadirannya yang sering mendampingi kegiatan Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
-
Kenapa Ridwan Kamil memberikan anggaran untuk RW di Jakarta? Usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing. "Masa Bandung bisa, Jakarta nggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan," jelasnya.
"Kami putuskan membatalkan pembangunan pulau G untuk waktu seterusnya," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6).
Pelanggaran berat yang dimaksud adalah membahayakan lingkungan, proyek vital yang strategis, membahayakan pelabuhan, maupun membahayakan lalu lintas laut. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke.
"Selain itu tata cara pembangunannya secara teknis betul-betul sembarangan, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya," ucapnya.
Tidak hanya menghentikan selamanya pembangunan Pulau G, komite gabungan juga meminta pengembang membongkar semua bangunan yang sudah berdiri. Sebab, untuk selanjutnya, pulau di Teluk Jakarta itu akan dijadikan lahan terbuka hijau. "Apakah nanti itu diambil alih oleh negara, digunakan untuk reboisasi," kata Rizal Ramli.
Meski pasrah dengan keputusan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia juga pasrah jika nantinya digugat pengembang. Sebab, pengembang sudah membangun tujuh proyek infrastruktur sebagai kompensasi kontribusi tambahan atas diberikannya izin pelaksanaan reklamasi Pulau G.
Menurut Ahok, pembayaran kompensasi itu tetap dilanjutkan dengan mengalihkan melalui proyek sebagai kompensasi atas hal lain. Semisal, peningkatan Koefisien Luas Bangunan (KLB).
"Kita akan hitung kontribusi yang lain kita hitung. Dan dia juga bisa gugat, kalau gugat gimana?," kata Ahok.
Ahok tak segan menyindir, mengkritik dan menyerang balik komite gabungan atas keputusan itu. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.
Ahok: Udah ngincer Pulau G
Komite gabungan yang diketuai Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan menghentikan selamanya pembangunan proyek reklamasi Pulau G. Tidak hanya itu, semua bangunan yang sudah berdiri di pulau tersebut juga harus dirobohkan karena pulau G akan dijadikan ruang terbuka hijau.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, kesepakatan komite gabungan menghentikan pembangunan pulau G karena mereka melihat PT Muara Wisesa selaku perusahaan pengembang yang tak lain anak perusahaan Agung Podomoro Land. Apalagi Ahok kerap dikait-kaitkan dengan Podomoro.
"Pulau G dianggap Podomoro, kan Ahok dianggap Gubernur Podomoro kali. Saya enggak tahu," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (1/7).
Komite gabungan terdiri dari beberapa instansi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tim ini menilai pengembang pulau G melakukan pelanggaran berat dalam mereklamasi. Semisal, mengganggu lalu lintas laut, membahayakan proyek strategis dan vital negara hingga mencemari lingkungan. Ahok mempertanyakan penilaian itu karena seolah memang menginginkan agar pengembang hengkang dari Pulau G.
"Enggak ada ngomong itu. Nah makanya kamu wawancara Deputi deh sama Bappeda, kalau ini kan seolah-olah cuma ngincer pulau G," jelasnya.
Ahok tunggu keputusan presiden
Komite gabungan yang dipimpin Menko Maritim Rizal Ramli akhirnya menghentikan selamanya proyek reklamasi Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudera, anak Agung Podomoro Land. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak keberatan dengan keputusan itu.
Ahok menuturkan, keputusan menghentikan proyek reklamasi di pulau tersebut tetap harus diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk nantinya dikeluarkan dasar hukumnya.
"Ya itu bukan keberatan, itu ngajuin ke presiden dong menteri," kata Ahok di Balai kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/7).
Mantan Bupati Belitung Timur ini beranggapan keputusan penghentian proyek reklamasi yang diambil komite gabungan tidak bisa membatalkan dasar hukum pelaksanaan reklamasi yakni Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995. Ahok mengaku akan menunggu keputusan presiden.
"Karena enggak ada Menteri Kemenko yang bisa membatalkan Keppres kan? Itu tunggu naikin saja. Saya enggak tahu. Kita mah nunggu saja. Kita mah nurut saja," tegas Ahok.
Ahok: Itu cuma rekomendasi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kesepakatan untuk menghentikan reklamasi di pulau G di Teluk Jakarta hanya bersifat rekomendasi. Pria yang akrab disapa Ahok ini menyebut dasar hukum pelaksanaan reklamasi tetap mengacu pada Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995.
Kesepakatan dihentikannya pembangunan pulau G diambil Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tergabung dalam Komite Gabungan sore tadi.
"Saya kira kalau keputusan seperti itu saya enggak tahu ya. Kalau saya Keppres, dasarnya Keppres. Ini rekomendasi berarti kan, harus naik ke presiden dong," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Kamis (30/6).
Karena sifatnya rekomendasi, mantan Bupati Belitung Timur ini berharap agar Presiden Joko Widodo turun tangan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui pembuatan dasar hukum baru.
"Ini rekomendasi berarti kan, harus naik ke presiden dong," pungkasnya.
Ahok: Orang belanda bilang rapi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memuji pembangunan pulau G yang dilakukan PT Muara Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land. Ahok sapaan akrabnya tak segan menyebut pengerjaan di pulau itu cukup rapi dan mengikuti kajian. Ahok justru heran dengan alasan komite gabungan yang diketuai Menko Maritim Rizal Ramli menghentikan selamanya reklamasi pulau G.
Komite gabungan yang dipimpin Menko Kemaritiman Rizal Ramli menganggap reklamasi pulau G melakukan pelanggaran berat, yakni membahayakan proyek vital yang strategis, lingkungan, pelabuhan, dan mengganggu lalu lintas laut.
"Justru yang bilang, asli (orang) Belanda. Yang paling rapi dikeruk semua lumpurnya. Makanya waktu dia kasih diuruk enggak lari ke mana-mana. Yang lari ke mana-mana pulau yang lain," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (1/7).
Ahok: Pulau C dan D lebih mencemarkan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan kesepakatan Komite Gabungan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan reklamasi di Pulau G. Sebab kesepakatan penghentian tersebut belum disahkan Presiden.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga heran dengan alasan Menko Rizal bahwa reklamasi Pulau G terjadi pelanggaran berat karena mencemari lingkungan, lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu-lintas laut.
Bila alasannya mencemari dan merusak lingkungan, Ahok menilai pulau C dan D jauh lebih merusak. Selain di Pulau C, D, dan G, pengurukan lahan tanpa izin yang terjadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN) juga disebut melanggar aturan.
PT KCN menguruk lahan tanpa izin seluas 12 hektare, yang dijadikan tempat untuk menyimpan stok pasir, batu bara, dan bahan lainnya. Ahok heran Pulau G dihentikan, tapi reklamasi yang dilakukan oleh KCN tidak dihentikan.
"Kalau soal mencemarkan, Pulau C dan D lebih mencemarkan, kalau dilihat dari peta udara. Kalau dilihat dari tim kajian," pungkasnya.
Â
(mdk/noe)