Ahok cocokkan data BPS soal 10 kelurahan rawan sosial

"Itu mesti liat dulu dengan hasil lurah dan camat," kata Ahok.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara dengan hasil Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Menurut Ahok, hasil yang berada di lapangan belum tentu sesuai data yang diperolehnya. Kendati begitu, dirinya akan mengecek secara langsung.

"Itu mesti liat dulu dengan hasil lurah dan camat. Ada daerah yang rawan tapi tingkat kepuasaan masyarakatnya tinggi, itu yang mesti kita lihat. Ada daerah sulit tapi lurah camatnya melayani," ujar pria yang disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, (3/3).

Ahok menuturkan, dari hasil BPS yang menyebutkan ada 10 kelurahan kerawanan sosial, Ahok pun akan fokus dalam masalah pembenahan kawasan kumuh dan peningkatan standar hidup layak.

"Nanti kita minta BPS tahun depan buat survei standar kelayakan hidup di Jakarta. Layak hidup engga sih orang itu di sini, dilihat dari pendapatan. Lalu berapa persen orang Jakarta yang hidup di bawah garis kelayakan," katanya.

"Pelan-pelan, indeks peta kerawanan sosial, saya kombinasi dengan indeks kepuasan masyarakat dengan lelang (lurah dan camat). Jadi ada kombinasi, ada bias," tambah Ahok.

Seperti diketahui, hasil BPS menyimpulkan ada 10 kelurahan di DKI Jakarta mengalami kerawanan masalah sosial, akibat faktor ketahanan sosial ibu kota terganggu.

Menurut mereka, 10 kelurahan memiliki tingkat kerawanan tertinggi yakni Kampung Rawa 44,78 persen, Kali Baru 44,34 persen, Penjaringan 43,21 persen, Galur 43,11 persen, Kampung Melayu 41,87 persen, Ancol 40,00 persen, Tanah Tinggi 39,73 persen, Kartini 38,47 persen, Manggarai 37,66 persen dan Lagoa 37,45 persen.

Sedangkan 10 kelurahan terendah yakni Gambir 17,40 persen, Melawai 17,48 persen, Kelapa Gading Timur 18,97 persen, Tanjung Duren Selatan 19,35 persen, Grogol Utara 20,93 persen, Kelapa Gading Barat 20,97 persen, Roa Malaka 21,60 persen, Sunter Jaya 22,02 persen, Rawa Barat 22,33 persen dan Cikoko 22,70 persen.

Selain itu, beberapa aspek yang dinilai dalam pemetaan kerawanan sosial yang merujuk pada 6 indikator yaitu kemiskinan, lingkungan dan kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perekonomian dan keamanan, dan ketertiban.

Data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan terdiri dari 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pendataan lengkap di setiap RW, kelurahan, dan Polsek.