Ahok lapor KPK, ada mafia tanah di Sudin Pertamanan dan Pemakaman
Ahok menyebut ada penarikan tunai miliaran rupiah tanpa surat dari pembukaan rekening dari gubernur.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada sejumlah rekening milik Sudin Pertamanan DKI yang dibuka tanpa Surat Izin Pembukaan dari Gubernur, membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok geram.
Dia mengaku sudah melaporkan kelakuan sejumlah petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan Ahok, mereka berupaya menyelewengkan dana pembelian tanah.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
"Saya sudah lapor KPK sebetulnya. Kita sudah bawa ke KPK, sudah dari awal tahun lah, sudah laporin," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6).
Dia mengungkapkan, mafia tanah ini bekerja dengan menggunakan transaksi tunai. Dengan dibayar tunai, transaksi menjadi tak terlacak dan potensi untuk bagi-bagi terbuka lebar. Padahal mantan Bupati Belitung Timur ini menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk meninggalkan transaksi tunai dan beralih ke non tunai. Sebab seluruh transaksi beralih ke non tunai, maka hal ini bisa dengan mudah terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Bukan hanya terencana, bisa jadi ada mafia nih, satu grup. Sudah diingetin-ingetin, masih terus saja main. Perintah kita kan jelas, kenapa kita wajibkan tidak boleh ada transaksi tunai, supaya tidak ada pembagian. Mana ada sih orang punya duit mau narik kontan berapa miliar rupiah, apa enggak risiko dirampok? Ada kemungkinan kamu mau bagi-bagi, kalau kamu transfer, kelihatan, ke rekening siapa, kita akan cari kejar terus," terangnya.
Ahok mengharapkan, laporannya segera dapat ditanggapi lembaga anti rasua tersebut, dan dinaikan statusnya ke tingkat penyidikan.
"Sebetulnya kita harapkan KPK biar cepet saja naikkan ke penyidikan," tutupnya.
Baca juga:
DPRD DKI sebut hasil audit BPK buktikan Ahok tak perbaiki kinerja
Dugaan kecurangan pembelian tanah, Ahok ancam penjarakan anak buah