Ahok meradang Mahkamah Etik BPK tidak tanggapi aduannya
"Lu kira gue takut!" kata Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang melihat lambannya respon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meminta keterangan terkait aduannya ke Mahkamah Etik BPK. 8 Bulan lamanya Ahok menunggu dan mengaku hingga sekarang belum dipanggil.
Aduan itu, kata Ahok, dikarenakan auditor BPK telah melakukan pelanggaran audit terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2014.
"Surat tersebut sudah tercatat dengan nomor pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini Agustus sampai April. Delapan bulan tidak manggil saya, terus bilang saya enggak ngikutin UU. Ini apa bos! BPK, lu kira gue takut!" kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/4).
Dengan nada emosi, dia menunjukkan kertas surat aduan yang ditulisnya pada 3 Agustus lalu ke Mahkamah Etik BPK RI. Ahok kesal lantaran tidak terima dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyebut pembelian lahan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat ada kerugian anggaran daerah.
Dalam hasil auditnya BPK menaksir pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan daerah daerah Rp 191 miliar dari adanya selisih angka dalam pembelian lahan yang dilakukan PT Ciputra Karya Unggul sebesar Rp 564.355 miliar. Sedangkan angka pembelian lahan milik RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755 miliar.
BPK memang tak merinci Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan pada saat PT Ciputra Karya Unggul melakukan pembelian lahan. Harga pada saat bertransaksi dengan PT KCU, tanah per meter dihargai Rp 12 juta sesuai dengan harga pada tahun 2012 hingga 2013. Sedangkan pada saat Pemprov DKI melakukan pembelian harga tanah milik RS Sumber Waras sudah mencapai Rp 20 juta sesuai dengan tahun 2014.
"Saya tulis laporan atas hasil pemeriksaan. Saya tulis semua begitu lengkap keberatan dan tanggapan atas substansi terhadap temuan pemeriksaan pengadaan lahan Sumber Waras sebagaimana terlampir," tegasnya sambil menghitung bulan Agustus 2015 hingga saat ini.
Dua minggu berselang surat aduan tersebut dibalas oleh Mahkamah Etik BPK RI pada 18 Agustus 2015. Isinya adalah janji akan memintai keterangan Ahok soal keberatan yang dimaksud. Sayangnya, hingga saat ini tak kunjung dipanggil.
Baca juga:
BPK menolak disebut beri rekomendasi Sumber Waras dijual kembali
BPK persilakan Ahok tempuh jalur hukum jika tak puas hasil audit
Ahok sebut pertanyaan penyidik KPK soal lahan Sumber Waras janggal
Ditanya KPK soal HGB Sumber Waras, Ahok 'dari mana otak pikiran itu'
Ahok tantang pejabat BPK buktikan harta kekayaannya
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.