Ahok tentukan NJOP 17 pulau reklamasi ditentukan dari zona terdekat

Penentuan zonasi akan ditentukan oleh hasil pengkajian dari Kementerian Keuangan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) lahan di atas pulau hasil reklamasi hingga saat ini belum dihitung. Ahok menyebut untuk sementara, NJOP pulau reklamasi akan dihitung berdasarkan NJOP kawasan terdekat.

Semisal, katanya, pulau C dan D, sementara akan mengikuti NJOP dari kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) karena letaknya tepat di seberang permukiman elite tersebut. Sedangkan, Pulau L dan Pulau M kemungkinan dihitung memiliki NJOP yang sama dengan kawasan Ancol.

"NJOP pulau reklamasi itu sama dengan NJOP Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol. Kenapa? Karena dianggap masih satu zonasi," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (23/5).

NJOP sendiri, kata Ahok, ditentukan berdasarkan sistem zonasi. Namun, karena pulau buatan, 17 pulau itu saat ini belum memiliki zonasi. Dan pulau-pulau itu, bisa memiliki NJOP yang sangat tinggi karena letaknya yang tidak menyatu dengan daratan Jakarta.

"Tapi masalahnya yang pulau kan belum ada zonasi sendiri, nah itu diasumsikan zonasinya mirip pulau. Tapi bisa enggak zonasi ditentukan lebih mahal? Karena pulau lebih eksklusif, bisa saja. Tapi bukan saya yang mengkaji," jelasnya.

Kendati demikian, Ahok menyebut Pemprov DKI tidak bisa menentukan NJOP itu karena bukan wewenangnya. Menurutnya, perlu adanya kajian teknis soal nilai pajak yang tepat dari Kementerian Keuangan.

"Mesti ada kajian teknis dari kementerian keuangan dan stafnya ada pajak menentukan," pungkas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Baca juga:
Gencar panggil saksi suap raperda zonasi, KPK bidik tersangka baru?
Mereka salahkan Ahok soal kontribusi pengembang tanpa aturan
Langkah Ahok soal diskresi reklamasi Jakarta dianggap sudah tepat
Ketua KPK sindir Ahok soal barter Kalijodo dengan reklamasi
Ahok: Sudah lazim di seluruh dunia bebankan pembangunan ke pengusaha