Anies Ajukan Penambahan Modal BUMD Rp 11 Triliun di RAPBD DKI 2020
Selain bergerak lincah jangan kalah oleh perusahaan swasta, BUMD ini juga diminta jangan hanya memprioritaskan profit semata, namun bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta diajukan mendapat modal Rp 11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun DPRD DKI meminta entitas bisnis milik daerah tersebut lebih lincah untuk bergerak.
"Kalau kami sih berpandangan bagaimana supaya BUMD ini, kita sepakat mereka perlu mendapat dukungan dana dari Pemda, tapi diharapkan mereka bisa lebih lincah bergerak, jangan menjadi perusahaan yang hanya sekadar pemanis saja kalah sama swasta," kata Wakil Ketua Komisi C Jhony Simanjuntak di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Selain bergerak lincah jangan kalah oleh perusahaan swasta, BUMD ini juga diminta jangan hanya memprioritaskan profit semata, namun bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
"Mereka kan ada visi misi khusus BUMD, artinya bukan hanya prioritas pada profit tok, tetapi bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Namun kami juga ingin paling tidak mereka, bagaimana supaya terus bisa berkinerja lebih bagus, itu juga terlihat dari deviden yang diperoleh, ini menurut kami mereka masih tertatih-tatih," jelasnya.
Namun, Jhony mengatakan, pihaknya juga menyadari hal tersebut bukan hanya persoalan suntikan dana, tetapi persoalan SDM yang ada di BUMD.
"SDM juga harus orang-orang yang profesional dalam pengelolaan nya sehingga bisa menjemput atau mengantisipasi masa depan yang selalu berubah dan cepat, karena swasta lebih lincah mengantisipasinya, kita kadang-kadang tertatih-tatih," terangnya.
Jhony menambahkan pola pikir BUMD memang sudah harus berubah. Meski tidak bisa seperti swasta murni, namun beberapa hal yang penting bisa sama dengan swasta, termasuk pengembangan SDM.
"Memang SDM harus ditingkatkan, kesejahteraan SDM juga harus dipikirkan, mereka menangani puluhan triliun sementara ada yang gaji sudah tiga tahun kerja hanya Rp4 juta misalnya, itu dilevel bawah, level yang sudah sarjana. Itu juga berkaitan salah salah satunya," tutupnya seperti dilansir dari Antara.
Adapun usulan Rp11 triliun suntikan dana untuk BUMD DKI tersebut secara rinci adalah:
1. PT MRT Jakarta Rp 2,6 triliun untuk Penyelesaian Moda Raya Terpadu (MRT) fase 1 dan pembangunan MRT fase 2.
2. PT Jakpro Rp 2,3 triliun untuk Pembangunan stadion BMW dan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
3. PDAM Jaya Rp 3,3 triliun untuk Pembangunan SPAM Jatiluhur 1, Pipa Distribusi dan Penurunan NRW, Pembangunan SPAM Pesanggrahan tahap II dan Ciliwung/Pejaten, Relokasi SPAM Cilandak, Reinforcement & Extention jaringan Transmisi & Distribusi, Relokasi pipa akibat proyek MRT tahap II dan proyek lain, Supply ke area Pegadungan-BP & Reservoir Cikokol, Pelayanan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
4. PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 999 miliar untuk Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
5. PT Jaktour Rp 92 miliar untuk Perbaikan alat produksi Grand Cempaka Resor, D'Arcici Cempaka Putih, dan D'Arcici Plumpang.
6. PD Dharma Jaya Rp100 miliar Modal Kerja KJP ayam dan daging
7. Food Stasiun Tjipinang FS Rp 150 miliar untuk Penyediaan beras, jagung, telur, susu UHT, ikan kembung, dan bawang putih.
8. Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah yang dikelola Bank DKI Rp 2 triliun untuk pembiayaan kredit perumahan Rumah DP Nol Rupiah.
Baca juga:
DPRD Pilih Fokus Bahas RAPBD 2020 Dibanding Wagub DKI
Anies Yakin Formula E Akan Gerakan Perekonomian di Jakarta
Pemprov DKI Usulkan RAPBD 2020 Rp 95,99 Triliun
Anies Perintahkan Jakpro Cari Sponsor Untuk Formula E
Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penambahan Anggaran Formula E Sebesar Rp 934 Miliar
Penjelasan DPRD DKI Soal Perubahan Anggaran Formula E Jadi Rp 360 Miliar
Anies dan DPRD DKI Sepakati RAPBD-P DKI Jakarta 2019 Rp 86.69 Triliun