Anies Baswedan Seharusnya Aktif Hadir Rapat dengan DPRD DKI
Bukan tanpa sebab, Arman menjelaskan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif penting terjalin sebab keduanya memiliki peran dalam pembangunan kota, dalam konteks ini Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik atas sikapnya yang kerap absen menghadiri rapat paripurna bersama DPRD DKI. Fraksi PSI dan PDIP menjadi fraksi paling vokal mengkritik absennya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi (KPPOD), Arman Suparman, berpandangan memang sudah sewajarnya Anies menghadiri rapat bersama dengan DPRD.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Apa profesi Anies Baswedan sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta? Rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja pada tahun 2014 - 2016Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 - 2022
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
"Memang dalam konteks ini kami sayangkan juga karena komunikasi antara eksekutif dengan DPRD itu kan seharusnya itu antara pimpinan DPRD dengan pimpinan eksekutif dalam hal ini Gubernur," ucap Arman kepada merdeka.com, Rabu (13/10).
Bukan tanpa sebab, Arman menjelaskan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif penting terjalin sebab keduanya memiliki peran dalam pembangunan kota, dalam konteks ini Jakarta.
Absennya Anies, kata Arman, bisa dimaklumi jika memiliki alasan kuat seperti menghadiri agenda yang di mana memiliki korelasi dengan Jakarta. Atau, mendapatkan tugas atau rapat dengan pemerintah pusat. Selama alasan-alasan tersebut tidak ada, hadir di rapat bersama DPRD merupakan keharusan.
"Kalau misalnya tidak ada hal itu (halangan yang membuat Anies absen rapat) menurut kami sebisa mungkin, seoptimal mungkin itu perlu Pak Anies seharusnya hadir," pungkasnya.
"Dia harus membangun komunikasi politik yang baik dengan DPRD karena dalam urusan pelaksanaan pemerintahan daerah oleh undang-undang dia harus berdiskusi, berdialog, bernegosiasi, dengan DPRD," sambungnya.
Keluhan absennya Anies disuarakan Fraksi PSI saat pertanggungjawaban penggunaan APBD 2020. Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza mempertanyakan sikap Gubernur Anies Baswedan yang kerap absen menghadiri rapat paripurna. Kehadiran Anies, kerap digantikan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.
"Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub yang selalu hadir di rapat-rapat penting seperti ini menggantikan Pak Gubernur yang saya lihat kalau di rapat seperti anggaran ini tidak terlihat hadir, mungkin ada kesibukan lain, tapi saya menghargai Pak Wagub," ucapnya.
Kemudian, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam setiap agenda legislatif dan eksekutif. Pengamatannya, Anies kerap kali diwakili Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria, dalam beberapa rapat besar.
"Sudah berbulan-bulan dan berkali-kali kegiatan rapat Paripurna di DPRD tanpa kehadiran Gubernur. Anies masih menerima gaji dan bersumpah sewaktu diangkat, seharusnya kehadiran secara fisik lebih dibutuhkan untuk urusan DKI," ucap Gilbert, Selasa (12/10).
Sebaliknya, dia merasa aneh ketika Anies bisa menghadiri agenda ataupun satu kegiatan yang sedianya dapat dilakukan secara daring, justru hadir secara fisik. Ia mencontohkan kehadiran Anies dalam acara talk show PAN, di Bali beberapa waktu lalu.
Menurut Gilbert, hal lain yang sangat mengganggu adalah banyaknya polemik yang timbul akibat kebijakannya, namun tidak diberi penjelasan langsung. Tetapi Anies bisa berbicara di acara salah satu partai.
"Sementara untuk urusan pribadinya tatap muka langsung, padahal kebijakan itu untuk rakyat, dan menggunakan uang rakyat," kritik Gilbert.
Baca juga:
Anies Lantik 7 Pejabat Pemprov DKI, 2 di Antaranya Wali Kota
Interpelasi Formula E Menggantung, PDIP Dorong Pimpinan Dewan Lanjutkan Paripurna
'Lawan Anies, Prabowo Bisa Kalah Lagi di Pilpres'
Pemprov DKI Tambah Alat Ukur Curah Hujan di 267 Kelurahan
Anies Ingatkan Warga Antisipasi Tiga Ancaman Saat Puncak Musim Hujan
Anies Sebut Perubahan Iklim Persulit Prediksi Titik Rawan Banjir di Jakarta