Anies: Subsidi Air Bersih di Jakarta Bisa Tekan Biaya Rumah Tangga dan Keamanan Kota

Ia berkaca pada lokasi-lokasi di Jakarta yang mengalami 'lambannya' kondisi penurunan muka tanah diakibatkan lokasi tersebut sudah tersambung pipa air bersih. Sehingga warga setempat tidak lagi menggunakan air tanah.

2021-09-01 15:52:00

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada dua dampak dari pemberian subsidi air bersih di Jakarta. Pertama, menekan biaya rumah tangga, dan kedua keamanan kota.

Pada dampak pertama, Anies menuturkan tidak semua orang di Jakarta mampu memenuhi hak dasarnya dalam mendapatkan air bersih. Kendati nilai perolehan hak sebuah air sama. Hal ini disebabkan kemampuan ekonomi warga yang tidak merata.

"Biaya hidup rumah tangga turun. Mereka tidak harus mengeluarkan uang ekstra untuk air bersih yang menjadi kebutuhan dasar," ucap Anies dalam sambutan webinar, Rabu (1/9).

Sedangkan dampak kedua yakni keamanan kota, disebabkan berkurangnya pemakaian air tanah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berujar, dengan biaya terjangkau, perolehan air bersih secara perlahan diharapkan akan membuat masyarakat beralih dari penggunaan air tanah ke air pipa.

Ia berkaca pada lokasi-lokasi di Jakarta yang mengalami 'lambannya' kondisi penurunan muka tanah diakibatkan lokasi tersebut sudah tersambung pipa air bersih. Sehingga warga setempat tidak lagi menggunakan air tanah.

"Permukaan tanah yang dulunya jumlah penurunan itu ada lebih dari 20 titik sekarang sudah turun menjadi 5 titik, ini menunjukkan kegiatan pengambilan air tanah berkurang, karena sudah ada pasokan air dari tempat lain dan dalam hal ini salah satunya lewat program PAM ini," jelasnya.

Sementara itu diketahui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengajukan subsidi air bersih sebesar Rp33,68 miliar pada APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022. Layanan ini nantinya akan disediakan oleh PAM JAYA.

Kepala Dinas SDA, Yusmada Faizal, mengatakan kebijakan subsidi ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum.

Nantinya, subsidi akan diberikan kepada masyarakat di daratan Jakarta maupun di Kepulauan Seribu.

Yusmada menjelaskan, nilai subsidi pelayanan air bersih berasal dari perhitungan selisih antara tarif air bersih berdasarkan 'pemulihan biaya penuh' dengan tarif air bersih yang dikenakan kepada masyarakat untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

"Sebelum subsidi, warga dikenakan tarif Rp 32.000/m³. Sedangkan, setelah subsidi, tarifnya menjadi Rp 3.550/m³ untuk Rumah Tangga Sederhana dan Rp 4.900/m³ untuk Rumah Tangga Menengah. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) No.57 Tahun 2021," kata Yusmada.

Yusmada berharap adanya kebijakan subsidi ini, dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan air bersih di DKI Jakarta oleh PAM JAYA dan dapat meningkatkan sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi penarikan air tanah yang dapat mengakibatkan land subsidence," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pelayanan ditargetkan untuk memenuhi hak rakyat atas tersedianya air bersih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di DKI Jakarta, yang dilakukan oleh PAM JAYA. Yakni, di wilayah daratan yang daerahnya mengalami krisis air bersih dan di Kepulauan Seribu.

Yusmada menjelaskan, untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah krisis air bersih dilayani melalui sistem kios air yang dibangun dan/atau dioperasikan PAM JAYA. Distribusi air bersih ke kios air dilakukan oleh armada mobil tangki. Air bersih di kios air ditampung dalam tandon atau tangki air dengan kapasitas 4 m³.

"Kios air dikelola oleh unsur masyarakat, yang disepakati oleh warga setempat, untuk menyalurkan air dari tandon di lokasi pengelola kios air ke warga. Pada awal tahun 2021, PAM JAYA telah membangun sebanyak 102 kios air. Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait pengoperasian dan jumlah kios air," paparnya.

Sementara, untuk di Kepulauan Seribu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019, PAM JAYA memperoleh penugasan untuk mengelola SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kabupaten Kepulauan Seribu. Penugasan ini meliputi kegiatan: pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pelayanan, perluasan jaringan dan pengembangan.

"Skema penyaluran air bersih ke rumah warga dilakukan melalui pipa distribusi. Jumlah pemakaian air bersih oleh warga diketahui melalui pembacaan meter air di rumah warga," terang Yusmada.

Saat ini, terdapat 8 IPA SWRO yang dioperasikan oleh PAM JAYA untuk melayani 9 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu. Direktur Utama PAM JAYA, Priyatno Bambang Hernowo menambahkan bahwa sampai dengan sekarang terdapat 5.526 sambungan pelanggan air perpipaan di Kepulauan Seribu.

Melalui kebijakan subsidi yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta, PAM JAYA bersama Dinas SDA melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Kepulauan Seribu, yang juga akan dilakukan oleh Bupati beserta para Camat dan Lurah. Tujuannya, agar informasi subsidi air bersih ini dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat di Kepulauan Seribu.

(mdk/lia)