APBD DKI besar, anggota DPRD nilai tunjangan bisa naik 7 kali lipat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta saat ini masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku belum mengetahui kisaran kenaikan tunjungan untuk setiap pimpinan dan anggota DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta saat ini masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku belum mengetahui kisaran kenaikan tunjungan untuk setiap pimpinan dan anggota DPRD.
"Itu tunjangan yang sudah 15 tahun enggak naik. Jadi saya enggak tau ya pembedahannya di Raperda. Dan itu kisarannya sesuai dengan kemampuan APBD," katanya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (31/7).
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, saat ini tunjangan untuk DPRD DKI Jakarta berada di kisaran Rp 3 juta per bulan untuk setiap anggota.
"Jadi berapapun yang kita dapatkan, ada ada 3 kali lipat, 5 kali lipat, ada 7 kali, jadi yang mana yang sesuai dengan kekuatan APBD maka setelah selesai Perda itu akan dikirim ke Kemendagri untuk revisi akhir. Jadi bukan di DPRD keputusan akhirnya tapi di Kemendagri," jelasnya.
Dia menilai, jika dilihat dari APBD DKI Jakarta saat ini, sangat mungkin kenaikan tunjangan sampai 7 kali lipat, terlebih jika dilihat dari Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (silpa) yang mencapai Rp 7 triliun. Bahkan Bestari mengatakan APBD DKI Jakarta dua kali lipat dari APBD Sumatera Barat.
"Bisa 2 kali lipat dari Sumatera Barat loh, bisa 2 tahun dipakai Sumatera Barat. Dan itu cukup besar dan kita tidak menentukan angka. Yang menentukan angka bukan kami. Kita hanya (menjalankan) amanah dari PP (18 tahun 2017) itu segera dibahas dan diselesaikan sebelum tanggal 15 Agustus," pungkasnya.
Baca juga:
Tunjangan untuk anggota DPRD DKI naik 4 kali lipat
Setuju kenaikan tunjangan DPRD, Djarot harap kinerja juga meningkat
Djarot soal staf ahli tiap pimpinan DPRD: Apa keahliannya buat DKI?
Djarot usul DPRD DKI gunakan tim ahli bukan staf
Tunjangan naik, Djarot minta mobil dinas dikembalikan
Pemprov DKI siapkan Rp 9 miliar untuk kenaikan tunjangan DPRD
Menunggu gaji fantastis anggota DPRD DKI Jakarta
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut: