APBD DKI cepat diketok karena Sumarsono dinilai akomodir proyek DPRD

APBD DKI cepat diketok karena Sumarsono dinilai akomodir proyek DPRD. Berbeda dengan yang terjadi saat Basuki T Purnama (Ahok) membahas bersama DPRD DKI 2016 lalu. Anggaran hingga tertunda karena Ahok temukan banyak kejanggalan. Saat itu bahkan muncul istilah dana siluman triliunan rupiah di DKI Jakarta.

Pembahasan hingga pengesahan APBD DKI tahun 2017 berjalan begitu cepat. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI sepakat tetapkan Perda APDB DKI senilai Rp 70,19 triliun.

Berbeda dengan yang terjadi saat Basuki T Purnama (Ahok) membahas bersama DPRD DKI 2016 lalu. Anggaran hingga tertunda karena Ahok temukan banyak kejanggalan. Saat itu bahkan muncul istilah dana siluman triliunan rupiah di DKI Jakarta.

Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengatakan, pembahasan yang begitu cepat karena DPRD DKI merasa semua keinginannya diakomodir oleh Sumarsono. Menurut dia, jika tidak diakomodir, maka akan terjadi tarik menarik seperti pada masa Ahok lalu.

"Kalau prosesnya itu berjalan begitu cepat, maka bisa saja DPRD melihat usulan proyek yang mereka inginkan terakomodasi, tanpa ada catatan (dari Sumarsono). Maka kemudian kalau semua usulan DPRD diakomodasi, berarti mereka punya kepentingan bersama untuk segera mengesahkan supaya tidak keburu dipereteli," kata Salang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/12).

Dia meragukan jika Sumarsono memeriksa secara detail mata anggaran yang dialokasikan dalam APBD tersebut. Namun dia menekankan, Sumarsono menjadi orang yang bertanggung jawab jika dikemudian hari ditemukan anggaran atau proyek fiktif dalam APBD nanti.

"Saya kira plt paling bertanggung jawab terhadap anggaran ini, mudah-mudahan dikemudian hari, tidak ditemukan anggaran yang dimarkup, tidak ditemukan terjadi pemborosan, tidak ditemukan proyek fiktif," jelas dia.

Salang mengatakan, hanya dari satu anggaran saja di Sekretariat DPRD, sudah terjadi lonjakan yang begitu hebat. Dia curiga, ini sebagai salah satu alasan kenapa cepat sekali APBD diketok.

Dia khawatir, jika ditelusuri lebih jauh, maka akan muncul banyak kejanggalan. Misalnya, seperti double anggaran, proyek fiktif dan lain sebagainya.

"Misal di sekretariat dewan sudah ada lonjakan. Ini salah satu bentuk ini, memang bentuk akomodasi untuk DPRD dari eksekutif. Kalau ditelusuri mungkin banyak sekali, model kayak gini dan riskan. Menurut saya, lagi-lagi ini Plt akan bertanggungjawab terhadap anggaran. Dia yang mempertanggungjawabkan jika setelah ditelusuri ternyata memang ada kejanggalan," tutur dia.

Menurut Salang, seharusnya Sumarsono lebih hati-hati dan waspada dalam menentukan anggaran DKI, terlebih mantan Plt Gubernur Sumut itu dinilai masih memiliki karir yang panjang. Jika APBD DKI 2017 ternyata bermasalah, maka akan berdampak pada karir Sumarsono.

"Jika dia meninggalkan anggaran bobrok di DKI, terkesan bagi-bagi proyek, maka ini jadi catatan buruk dan ini akan jadi anggaran bersmalah."

"Ketegangan antara Pak Ahok dan DPRD dulu kan karena satu per satu mata anggaran dicermati oleh guernur dan ditemukan anggaran yang menunjukkan ada markup, pemborosan Rp 12 triliun, proyek siluman, nah maksudnya ketika itu dicemati dan dinyatakan bermasalah, DPRD tidak terima. Sekarang pertanyaannya kenapa begitu cepat, prasangka positif mungkin sudah dicemati tapi bisa juga sebalikya, terjadi kesepakatan anggaran yang diusulkan DPRD diakomodasi, termasuk banyak kepentingan kontraktor, DPRD diuntungkan, pejabat DKI diuntung, maka ini prosesnya cepat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Jika melihat rincian anggaran yang telah disahkan, dewan ternyata cukup mendapatkan porsi istimewa dari Sumarsono. Beberapa pos anggaran dewan yang sebelumnya sudah ditetapkan Ahok mengalami kenaikan signifikan di tangan Sumarsono.

Hal itu terlihat dari draf anggaran yang diterima merdeka.com. Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang disusun Ahok,total anggaran per komisi senilai, Rp 34.271.164.554.556, kemudian direvisi oleh Soni turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 35.352.275.916.091 dan nilai itulah yang disahkan.

Jika dihitung, selisih kenaikan anggaran khusus untuk lima komisi di DPRD DKI saja antara anggaran yang dirancang Ahok dan direvisi oleh Soni kemudian disahkan DPRD mencapai Rp 1.524.473.030.049.

Selain itu, di tangan Sumarsono, Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula dirancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034, kemudian dinaikkan sedikit oleh Soni sedikit menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.

Dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.

Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.

Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000

Anggaran yang lebih 'wah' lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.

Baca juga:
Di APBD DKI, perbaikan kolam DPRD Rp 500 juta, jasa sopir Rp 4 M
Saat Sumarsono 'manjakan' anggota DPRD DKI dengan naikkan anggaran
APBD DKI 2017 ditambah, Sumarsono diduga lakukan pemborosan
APBD DKI 2017 disahkan, Ahok angkat tangan soal pembahasannya
Sumarsono tegaskan berhak sesuaikan program dan teken APBD DKI 2017
Rincian anggaran 'wah' DPRD DKI yang disetujui Plt Gubernur
Naik Rp 1,5 T, ini anggaran komisi DPRD DKI yang disetujui Sumarsono