Hasto menilai para pejabat tak mampu kejar target pembangunan IKN untuk 17 Agustus.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, bukti perencanaan IKN tergesa dan tidak detail.
"Berbicara ibu kota negara, ini ibu kota dari lebih 270 juta rakyat Indonesia dengan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik, semua harus dilakukan dengan seksama dengan perencanaan yang detail, tidak bisa dengan terburu-buru. Dampaknya seperti ini," kata Hasto di UI, Depok, Senin (3/6).
Hasto menyayangkan mundurunya dua pejabat tersebut, sebab 17 Agustus hanya tersisa dua bulan lagi. Namun karena perencanaan tidak matang menyebabkan para pejabat tak mampu kejar target pembangunan untuk Agustusan.
"17 Agustus itu tidak lama lagi, tetapi kembali ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alamiah harus berjalan, ya yang tejadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ungkapnya.
Selain itu, Hasto juga menyoroti struktur tanah di IKN sangat tidak stabil hingga rawan untuk menjadi pabrik apalagi Ibu kota negara.
“Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara,” pungkasnya.
Diketahui, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memutuskan mundur dari jabatannya.
Langkah ini diikuti oleh Dhony Rahajoe, sebagai Wakil Badan Otorita IKN.
Bambang Susantono telah melakukan pembicaraan sajak lama dengan Presiden Jokowi terkait rencana untuk mundur dari jabatannya. Surat pengunduran diri baru diterima Presiden Jokowi baru-baru ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara, Kalimantan, yang akan dihadiri Presiden Jokowi pada Agustus mendatang.
Hasto menilai para pejabat tak mampu kejar target pembangunan IKN untuk 17 Agustus.
Semasa menjabat, Bambang rupanya pernah mengungkap soal hak keuangannya yang tersendat.
Baca Selengkapnya
Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.
Baca Selengkapnya
PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Keputusan Bambang dan Dhony untuk mundur dari Badan Otorita IKN, diterima oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Hasto juga berbicara peluang Basuki T Purnama (Ahok) untuk maju di Pilkada.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi