Belum disahkannya APBD-P 2015 DKI dinilai karena nuansa politis
APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga disahkan.
APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga disahkan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya APBD Perubahan DKI 2015.
Dia melihat kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bukan karena keduanya, melainkan konflik antara Ahok dengan PDIP. Sebab, persetujuan terhadap APDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Mendagri yang akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah menekennya.
"Saya melihat, DPRD mendapat 'back up' (dukungan) dari PDIP," katanya dikutip dari Antara, Senin (12/10).
Menurut dia, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini, yakni Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Dia menduga kisruh ini untuk menjegal Ahok maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017.
"Jadi ingin memberi tahu pada pemilih, ini loh yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi," jelas Sanit.
Ahok sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015, yang dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017.
"Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman. Makanya, kita ingin realistis juga," ujar Prasetyo.
Tak cuma itu, sampai hari, Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, juga belum ditandatangani Prasetyo Edi Marsudi. Ahok menduga lambatnya proses penandatanganan karena politikus PDIP itu ngambek padanya.
"Kamu tanya sama Pak Pras. Makanya kadang-kadang sama teman itu begitu, susah. Ini namanya teman ngambek," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Hal tersebut diketahui Ahok ketika dirinya menelepon Prasetyo. Saat di telepon, Ahok mengatakan bahwa Politisi PDIP tersebut sedang 'ngambek' pada Ahok.
"Saya telepon dia, dia cuma bilang bercanda 'Abis lu enggak pernah nyari gue, gue cariin lu enggak angkat-angkat teleponnya'," jelas Ahok.
Baca juga:
APBD-P DKI 2015 belum disahkan, Ahok geram dipingpong Kemendagri
Bantah Kemendagri, Ahok sebut ganti SKPD agar penyerapan maksimal
Penyerapan anggaran rendah, DPRD sebut Ahok gagal kelola APBD
Wagub Djarot tegaskan anggaran KUA-PPAS 2016 harus terperinci
DPRD DKI koreksi anggaran Rusun biar tak tumpang tindih
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.