Bertemu Anies, Anggota DPD DKI Terpilih Tak Setuju Rencana Pemindahan Ibu Kota
Fahira mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota itu membutuhkan dana yang cukup besar. Padahal anggaran tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, salah satunya yakni untuk sektor kesehatan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta terpilih di Pemilu 2019 mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka yakni Jimly Asshiddiqie, Sabam Sirait, Fahira Idris dan Sylviana Murni.
Keempat anggota DPD tersebut bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka berbincang mengenai rencana pemindahan Ibu Kota.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa putri tunggal Anies Baswedan? Mutiara Baswedan, satu-satunya putri dan anak sulung Anies Baswedan, menarik perhatian dengan kecantikan alaminya.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Siapa kakek buyut dari Anies Baswedan? Umar merupakan kakek buyutnya.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta tidak setuju jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan, daerah lain," kata Fahira di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (25/7).
Fahira mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota itu membutuhkan dana yang cukup besar. Padahal anggaran tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, salah satunya yakni untuk sektor kesehatan.
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat. Untuk pemindahan (ibu kota) lebih baik tidak sekarang," jelasnya.
Sebelumnya, upaya pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara nampaknya tidak main-main. Sejauh ini, pemilihan daerah Kalimantan masih dianggap paling berpotensi untuk menjadi pusat pemerintahan baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, masih ada dua daerah di Kalimantan yang cocok untuk dijadikan ibu kota baru. Namun untuk kepastian lokasinya akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sudah (ada lokasinya) mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama Presiden Jokowi umumkan lokasi," ujar Bambang.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com