Buat RAPBD bengkak, TGUPP dinilai tak berdampak nyata buat masyarakat
Gembong mengatakan fungsi TGUPP selama ini hanya merancang dan mengusulkan sebuah kebijakan kepada gubernur maupun wakil gubernur. Tak ada kegiatan dalam bentuk program nyata yang langsung menyasar masyarakat. "Output-nya hanya masukan untuk gubernur," ujarnya.
Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan anggaran TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28,99 miliar tahun depan menuai kritik. Nilai tersebut dinilai cukup fantastis. Padahal selama ini dampak keberadaan TGUPP juga belum dirasa signifikan oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jumat (24/11). "Manfaat untuk rakyat tak terlalu signifikan," ujarnya dihubungi merdeka.com.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Gembong mengatakan fungsi TGUPP selama ini hanya merancang dan mengusulkan sebuah kebijakan kepada gubernur maupun wakil gubernur. Tak ada kegiatan dalam bentuk program nyata yang langsung menyasar masyarakat. "Output-nya hanya masukan untuk gubernur," ujarnya.
Anggaran Rp 28,99 miliar kata Gembong masih berupa usulan. Termasuk juga berbagai anggaran lain yang nilainya cukup besar dan menjadi sorotan, salah satunya anggaran pengharum ruangan Gedung DPRD. Besaran anggaran itu bisa berubah sebelum disahkan menjadi APBD 2018.
"Itu semua masih usulan dan nanti akan dibahas bersama dengan DPRD. Yang pasti kita berharap alokasi APBD sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta," jelasnya.
Usulan kenaikan anggaran TGUPP masih bisa dirasionalisasi. Ia mengatakan angka Rp 28,99 miliar cukup fantastis hanya untuk membiayai TGUPP. Padahal anggaran sebesar itu juga bisa dihemat untuk hal lain. Sebelum anggaran TGUPP dirasionalisasi, Gembong mengatakan perlu dilakukan kajian sejauh mana urgensi anggaran tersebut ditingkatkan.
Baca juga:
Buat RAPBD bengkak, TGUPP dinilai tak berdampak nyata buat masyarakat
RAPBD DKI 2018 tuai banyak kritik, Sandiaga lempar 'bola panas' ke Ahok
RAPBD DKI 2018 capai Rp 77,11 triliun, Sandiaga salahkan Ahok dan Djarot
Sisir anggaran, NasDem sebut rancangan APBD DKI 2018 bisa berubah
Sandiaga berterimakasih jumlah fantastis RAPBD 2018 terus diberitakan
Sumarsono sebut jika Anies tak benar bekerja ada Kemendagri yang akan evaluasi
Sumarsono kritik Anies, anggota TGUPP harus dirasionalisasi karena anggaran bengkak