Cegah bus karatan terulang, Pemprov DKI gandeng ahli otomotif

Baru digunakan sepekan, bus transjakarta yang dibeli dari China sudah rusak dan karatan.

Inspektorat Pemprov DKI menemukan kejanggalan dalam pengadaan bus Transjakarta baru. Sejumlah bus dari China diduga di-mark up. Baru seminggu, bus ini sudah rusak dan karatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti menuturkan kasus ini tak pengaruhi penandatanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72 triliun oleh Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri). Namun ada beberapa hal yang harus direvisi.

"Tidak ada pengaruhnya. Anggaran DKI 2014 ini tetap Rp 72 triliun. Hanya ada beberapa revisi diberi waktu satu minggu," ujar Endang di Balai Kota, Rabu (19/2).

Endang menegaskan BPKD harus memeriksa dokumen-dokumen keuangan di DKI Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan pengadaan barang dengan menggunakan E-Catalog. Pemprov DKI juga akan menggandeng ahli otomotif dalam pengadaan bus di Jakarta.

"Kami akan dorong ke E-Catalog semuanya harus setara dengan bus internasional. Kemudian harus melibatkan ahli," kata dia.

Menurut Endang, kasus pengadaan bus Transjakarta tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui adanya dugaan permainan dalam kasus tersebut.

"Itu harus ada verifikasi dari BPKP sehingga ada kejelasan. Sebetulnya kita berniat sangat baik. Kalau bis nya bodolan kita tidak akan menerima. Ini tidak tahu dari mananya," pungkas dia.

Baca juga:
Jokowi mengaku tak punya uang, koran & TV untuk pencitraan
Jelaskan kelanjutan proyek, Jakarta Monorail bakal temui Jokowi
Mahasiswa Paramadina tertawa dengar perjalanan karir Jokowi
Ahok persilakan bus tingkat beroperasi di Jakarta
Atasi konflik dua rusun, tak seharusnya DPR panggil Jokowi