Dapat Pinjaman PEN, APBD DKI 2021 Naik Jadi Rp84,1 Triliun
Kata Taufik, penambahan itu tidak mengubah struktur anggaran yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS sebelumnya. "Enggak ada penggeseran anggaran, tetap segitu," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, perubahan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021 dari Rp82,5 triliun menjadi Rp84,1 triliun. Hal ini karena adanya pinjaman dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Ada pinjaman untuk MRT kalau enggak salah. Itu satu koma sekian (triliun), itu pinjaman mereka (Pemprov DKI) yang harus dimasukkin ke kita," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Kata dia, penambahan itu tidak mengubah struktur anggaran yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS sebelumnya. "Enggak ada penggeseran anggaran, tetap segitu," ucapnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2021 sebesar Rp84,19 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan sub Banggar dan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Di mana sebagian besar anggaran telah disesuaikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yg saat ini masih terdampak pandemi, juga pemulihan atas dampak pandemi, khususnya pemulihan di sektor perekonomian," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Senin (7/12).
Setelah itu, Raperda tentang APBD DKI 2021 akan langsung diserahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Berikutnya, raperda tentang APBD itu akan disahkan menjadi perda.
Raperda APBD 2021 harus disahkan menjadi Perda sebelum dimulainya tahun anggaran 2021 atau paling lambat 31 Desember 2020.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ragukan Ketua DPRD DKI, PSI Minta Rincian Anggaran Tunjangan Dewan Dibuka
Pemprov dan DPRD Sepakati Raperda APBD DKI 2021 Disepakati Rp 84,19 Triliun
Ketua DPRD DKI Bantah Kenaikan Tunjangan Anggota, Anggaran Seperti APBD 2020
Ahok Sindir Anak Muda di DPRD Diam Soal Anggaran Rumah dan Mobil Tak Wajar
Ahok Ungkap Ada Partai Manfaatkan Dirinya Cuma Buat Gaet Suara
Ahok Soal Tunjangan DPRD Naik: Kalau Saya Jadi Gubernur, Enggak Akan Saya Setuju