Demi kurangi macet, Ahok berniat bangun rusun buat anggota TNI-Polri
Lokasi yang dipilih adalah lahan milik TNI atau Polri dengan alasan lebih aman dari mafia tanah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana membangun rumah susun bagi anggota TNI-Polri. Lokasi yang dipilih adalah lahan milik TNI atau Polri dengan alasan lebih aman dan tak perlu ada campur tangan dengan mafia tanah.
"Karena target kami 50 ribu per tahun kan susah cari daerah. Nah salah satu yang paling aman adalah bangun di atas lahan TNI-Polri. Toh anggota TNI-Polri selama ini menyewa rumah juga di luar," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Senin (23/5).
Ahok menyadari banyak anggota TNI Polri banyak tinggal di daerah pinggiran. Alhasil, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi ikut menyumbang kemacetan. Dengan dibangun di atas lahan milik TNI-Polri, Ahok yakin kemacetan dapat diminimalisir.
"Hampir semua TNI-Polri punya kendaraan. Dia tinggal di pinggiran, tiap hari datang, ini juga menyumbang kemacetan. Nah kalau bisa bangun di dalam, berarti menekan biaya sewa di luar, dan menekan kemacetan," klaim Ahok.
Meski begitu, lanjut Ahok, dana pembangunan rusun untuk TNI Polri ini belum ditentukan apakah akan masuk dalam APBN, APBD tahun 2017 atau menggunakan dana CSR dari swasta.
"Kami akan mulai coba di APBD dikeluarkan, RKPD itu. Jadi nanti ada biaya dari APBN, APBD, juga dari pengembang kewajiban itu atau CSR. Dengan cara seperti itu kita bangun apa jadi jelas," terang mantan politisi Gerindra ini.
Baca juga:
Dukungan Golkar buat Ahok maju Pilgub DKI ditentukan besok
Ganjil genap batal, Sudirman, Thamrin & Medan Merdeka dibuat searah
Anggota DPRD DKI sindir Ahok sibuk urus RPTRA daripada kemacetan
Disindir Ahok saat rapat PKK, Veronica langsung keluar ruangan
Digugat, Ahok nilai Yusril halangi pembangunan
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan seleksi tingkat Mabes Polri untuk calon taruna Akpol yang lulus di Polda NTT? Mereka yang lulus masih akan mengikuti seleksi di tingkat Mabes Polri pada 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.