Disdik DKI tegaskan KIP tak tumpang tindih dengan KJP

Hal ini tidak akan terjadi karena KIP merupakan pengembangan dari KJP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut baik peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah pusat akan meluncurkan KIP ke masyarakat melalui kantor pos mulai hari ini, Senin (3/11).

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, KIP tidak akan tumpang tindih dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini tidak akan terjadi karena KIP merupakan pengembangan dari KJP.

"Kalau dari DKI kan basisnya kemiskinan faktual artinya menyesuaikan fakta di lapangan. Bukan berdasarkan lagi data-data kuantitatif kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/11).

Menurutnya, KIP akan menggunakan data BPS. Sehingga akan ada campur tangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menseleksi penerima KIP.

Dengan demikian maka Pemprov DKI Jakarta hanya perlu melakukan koordinasi dalam penerapan. Tujuannya untuk dapat saling melengkapi antara KJP dan KIS.

"Di lapangan tentu harus berjalan dulu ini. Apakah ada irisan apakah ada yang tertinggal. Apakah ada yang kurang tepat sasaran. Tentu masing-masing pihak, Jakarta dan pemerintah pusat tentu akan berkoordinasi. Nah sekarangkan baru perkenalan," tutup Lasro.