Dishub DKI Akan Uji Coba ERP Selama 20 Hari di Jalan Medan Merdeka Barat
Namun, panitia lelang menunda uji coba ERP yang semestinya dilakukan pada Rabu (14/11). Sigit menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik jakarta dan dapat dilakukan melalui laman elektronik di lpse.jakarta.go.id.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berencana menerapkan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau 'Electronic Road Pricing' (ERP) selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, uji coba ini dilakukan guna melakukan evaluasi teknis dalam sistem ERP.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kenapa Pemprov DKI menerapkan syarat ketat untuk para pendatang? Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Apa tujuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji pengaturan jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
"Tentunya kita tidak uji coba dalam teknologi, tapi lebih ke membuktikan apa yang sudah disampaikan dalam dokumen masing-masing calon penyedia. Dari panitia lelang uji cobanya selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/11).
Namun, panitia lelang menunda uji coba ERP yang semestinya dilakukan pada Rabu (14/11). Sigit menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik jakarta dan dapat dilakukan melalui laman elektronik di lpse.jakarta.go.id.
Lelang ini dimulai dari proses prakualifikasi dan memberikan penilaian dokumen kualifikasi perusahaan sesuai dengan yang disarankan panitia tender. Dalam evaluasi, ditetapkan tiga calon penyedia yang lulus dan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi teknis dan harga.
Mengenai harga, jelas Sigit, pihaknya mengaku belum membicarakan hal tersebut karena yang menjadi fokus utama adalah bagaimana sistem ERP nantinya bisa mendorong warga Jakarta agar berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Moda Transportasi Terpadu (MRT) ditargetkan beroperasi bulan Maret 2019 mendatang, dan tentunya sistem ERP diharapkan dapat mendukung peningkatan moda transportasi lainnya dan pengendalian arus lalu lintas yang semakin padat serta penekanan polusi udara.
Setiap kebijakan memiliki kendala, seperti menyosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan baru untuk pemenuhan kebutuhan transportasi di lingkup wilayah DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik.
"Tentunya sebagai suatu kebijakan yang bersifat disinsentif tantangannya adalah bagaimana menyosialisasikannya kepada masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan ganjil-genap, ada tantangan juga. Kebijakan ini tidak bisa menjadi kebijakan spasial karena terbentuk dalam satu pola, maka diperlukan cara agar pola transportasi makro dapat dilaksanakan secara keseluruhan," jelas Sigit.
Dishub DKI berharap agar sebelum akhir tahun ERP dapat diujicobakan kepada pengguna ruas Jalan Medan Merdeka Barat, seperti halnya kebijakan sistem tilang elektronik (E-TLE) yang teah dilakukan lebih dahulu di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin.
Baca juga:
Uji Coba ERP di Medan Merdeka Barat
Uji Coba ERP di Ruas Jalan Jakarta Kembali Ditunda
Pemprov DKI Akan Uji Coba Sistem ERP 14 November Mendatang
Kemenhub: Ganjil-genap tidak cocok diterapkan permanen
BPTJ ajukan anggaran Rp 800 juta susun kebijakan ERP
Pemprov DKI targetkan terapkan ERP usai MRT beroperasi