Djarot ogah tanda tangan APBD-P, banyak anggaran diajukan tak rasional

Djarot ogah tanda tangan APBD-P, banyak anggaran diajukan tak rasional. Menurutnya perlu adanya penyempurnaan lagi agar tidak melanggar aturan yang ada. Djarot menuturkan banyaknya komponen-komponen yang tak rasional hal yang berpotensi melanggar aturan.

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang kemarin Jumat (29/9) sempat dikabarkan akan disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ternyata dimundurkan. Djarot enggan untuk menandatangani lantaran dinilai jumlahnya yang dinilai fantastis.

Selain itu juga masih belum disepakatinya soal hitung-hitungan di pergub mengenai hak keuangan. "Saya tidak mau tanda tangan. Karena banyak sekali kan nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional, ujarnya.

Menurutnya perlu adanya penyempurnaan lagi agar tidak melanggar aturan yang ada. Djarot menuturkan banyaknya komponen-komponen yang tak rasional hal yang berpotensi melanggar aturan.

"Maka ini perlu disempurnakan supaya tidak melanggar aturan. Banyak sekali beberapa komponen yang tidak sesuai dan tidak rasional serta berpotensi melanggar aturan ini yang saya enggak mau," tuturnya.

Politisi PDIP ini juga menjabarkan contoh pembiayaan apa saja yang menurutnya tak rasional dan bernilai fantastis. Ada tiga fokus permasalahan yang menjadikan alasan Djarot enggan untuk menandatanganinya

"Contohnya misalnya biaya perjalanan ke luar negeri. Masa itu yang diminta biayanya tiga kali SK Menteri Keuangan. Tidak bisa itu ya harus sama. Karena itu berlaku bagi ASN maupun non ASN," ucapnya.

Ada juga biaya rapat yang mencatut biaya anggaran untuk satu orang pemimpin rapat, wakil, serta anggota yang dinilai pembiayaannya sangat tak rasional.

"Yang kedua ada biaya rapat, satu orang pimpinan itu Rp 3 juta sekali rapat. Kemudian maksimal sehari 3 kali rapat. Saya enggak mau, untuk pimpinan 3 juta wakil Rp 2 juta anggota Rp 500 ribu coba dikali," tegas Djarot.

Kemudian mengenai masalah biaya sewa mobil. Djarot meminta agar fasilitas mobil berjumlah 101 yang telah diberikan harus ditarik terlebih dahulu. Setelah itu baru anggaran tunjangan transportasi dapat dikeluarkan.

"Saya minta nanti Pak Sekda ya sebelum itu dikeluarin (anggaran transportasi) semua mobil dewan 101 itu harus ditarik dulu baru kita ganti degan tunjangan transportasi," pinta Djarot

Mantan Wali Kota Blitar itu juga mengimbau agar mobil anggota yang berjumlah 101 agar segera untuk dilelang. Jangan menunggu sampai lima tahun ke depan untuk dilelang. Agar APBD-P segera terselesaikan dan sesuai dengan aturan.

"Kalau memang sudah benar-benar sesuai degan aturan saya baru setuju," tutupnya.