DKI untung Rp 47 T, alasan Ahok ngotot ingin lanjutkan reklamasi
"Jadi reklamasi itu siapa yang untung? DKI untung gede," kata Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap alasan dirinya ngotot melanjutkan proyek 17 pulau di Pantai Utara Jakarta adalah karena ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menyebut bila Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta disahkan oleh DPRD, maka akan menjadi keuntungan besar bagi Pemprov DKI.
Ahok memprediksi dari proyek reklamasi yang dilakukan sembilan pengembang di 17 pulau Pantai Utara Jakarta, keuntungan yang didapat sekitar Rp 47 triliun. Angka itu didapat dari kontribusi tambahan yang harus dibayar pengembang dalam rangka revitalisasi Pantai Utara Jakarta.
Berdasarkan hitungan, kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.
"Jadi reklamasi itu siapa yang untung? DKI untung gede. Seluruh pulau sertifikat atas nama Pemerintah Daerah DKI. Kita kecipratan lagi dari setiap tanah yang dijual pengembang 15 persen punya Pemda DKI," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Selain itu, kedekatannya dengan pengusaha juga bisa menjadi pintu masuk dalam menambah pendapatan daerah. Dekat dengan pengembang, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu membangun Jakarta.
"Saya baik sama pengembang itu dalam rangka dagang. Dari 17 pulau itu, mungkin bisa jadi dengan harga sekarang kita dapat (PAD) Rp 47 triliun. Selesai semua LRT (Light Rail Transit) DKI," terangnya.
Seperti diketahui, DPRD DKI telah sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ). Kesepakatan ini tercapai atas sikap sembilan fraksi atau seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Artinya, pembahasan raperda akan dilanjutkan saat periode DPRD selanjutnya, yakni 2019-2024. Dengan begitu, para pengembang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas 17 pulau itu karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya belum diatur.
"Dewan memutuskan berdasarkan hasil rapat pimpinan gabungan fraksi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi, kemarin.
Baca juga:
Menteri Ferry sebut lahan reklamasi di Teluk Jakarta milik negara
Diperiksa KPK, Sunny dan Aguan tak dikonfrontir
Hanura DKI sarankan reklamasi dipindah ke Kepulauan Seribu
Sunny Tanuwidjaja penuhi panggilan KPK terkait kasus Raperda Zonasi
Gaya santai Bos Agung Sedayu diperiksa KPK terkait Raperda Zonasi
Pembahasan raperda reklamasi dihentikan, Ahok bilang pemprov merugi
Drama panjang Perda Reklamasi, Sanusi, Sunny, dan korupsi
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana Ahok terlihat dalam fotonya saat kuliah? Tampak pada foto, Ahok tengah bergaya bersama teman-temannya saat awal masa kuliah di Trisakti.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023