DPRD DKI: Dishub belum siap jika motor dilarang lewat Thamrin

"Motor juga harus dijadikan sebagai barang mewah. Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali sebelum membeli," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tidak sepakat dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan motor dari Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Oleh karena itu, dia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menunda rencana tersebut.

Dia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta belum mampu menyediakan transportasi massal yang memadai. Menurutnya, aturan tersebut bisa dilaksanakan bila Dishub sudah mampu menyiapkan bus wisata tingkat gratis dan lahan parkir yang memadai untuk menampung ribuan motor.

"Tunda dulu penerapannya. Dishub jalankan program itu setelah infrastruktur transportasi massal beres dulu. Realistis sajalah Dishub, jangan terlalu terburu-buru memutuskan kebijakan hanya untuk mencari muka di hadapan gubernur," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).

Prasetyo mengatakan, seharusnya motor tidak diizinkan melintas di rute tersebut. Hanya saja, melarang motor melintas secara dadakan di sepanjang area Thamrin hingga Istana Negara tanpa pembangunan infrastruktur transportasi yang jelas juga bukan tindakan yang benar.

Menurutnya, kemacetan di area tersebut tidak semata-mata disumbangkan oleh kendaraan roda dua, tetapi peningkatan jumlah kendaraan roda empat.

"Motor juga harus dijadikan sebagai barang mewah. Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali sebelum membeli motor dalam jumlah banyak," ujarnya.

Prasetyo meminta Dishub menata bus yang layak dan tidak beroperasi. Selain itu, jika Dishub mengatur ulang trayek angkutan umum di beberapa tempat, dinilai akan menyelesaikan persoalan transportasi di Jakarta.

"Dibereskan dulu bus yang tidak layak baru terapkan aturan. Makanya Dishub mau menjaring trayek hati-hati. Harus diperhatikan kelayakannya," ungkapnya.