DPRD surati Ahok minta warga diberi tempat tinggal dekat penggusuran
Relokasi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Rusunawa Rawa Bebek di Jakarta Timur terlalu jauh.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berjanji akan melakukan klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait relokasi warga korban penggusuran di Pasar Ikan dan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebab solusi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta jauh dari kata ideal.
Keputusan tersebut diambil setelah Prasetio menerima Ratna Sarumpaet bersama dengan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI Jakarta selaku tim advokasi korban penggusuran Kampung Akuarium dan Pasar Ikan. Dalam pertemuan tersebut disepakati, relokasi yang diberikan tidak jauh dari tempat mereka tinggal.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini akan bersurat kepada Basuki atau akrab disapa Ahok agar mendapatkan kesempatan melakukan klarifikasi. Sehingga permintaan warga dalam pertemuan dapat disampaikan.
"Saya akan kirim surat ke Gubernur untuk menyediakan tempat tinggal warga di dekat lokasi penggusuran," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4).
Menurutnya, relokasi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Rusunawa Rawa Bebek di Jakarta Timur terlalu jauh. Terlebih penempatan ini akan memutus perekonomian warga. Mengingat mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan, bukan pedagang.
"Rusun Rawa Bebek terlalu jauh. Walaupun dikasih (kredit) UMKM (usaha mikro kecil menengah) siapa yang beli? Belum lagi sekolah anak, cari duitnya di mana? Kehidupan sosial warga juga hilang," tegasnya.
Seluruh perwakilan warga yang berada di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut menyetujui rencana itu. Salah satu diantaranya adalah Upi Yunita. Warga Akuarium RT 12 RW 04 ini mengatakan, sebagian warga berhak atas tanah mereka. Karena sudah berpuluh tahun mereka menempati tempat tersebut dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Kami setiap tahun bayar PBB. Kalau tanah kami mau dibangun untuk kepentingan publik, maka Pemprov DKI harus memberikan ganti rugi yang jelas. Asal tahu saja, mayoritas warga yang bersedia menempati Rusun Rawa Bebek karena mendapat intimidasi dari petugas," tutupnya.
Baca juga:
Anak-anak korban penggusuran Pasar Ikan diterapi agar tak trauma
Warga Pasar Ikan protes ke Ahok rusun yang diberikan tak layak huni
Di balik penggusuran Pasar Ikan, ada bagi-bagi Rp 2 juta
Yusril sebut Ahok serobot Luar Batang jika tak punya surat tanah
Ratna Sarumpaet datangi DPRD, adukan arogansi Ahok gusur pasar ikan
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.