Evaluasi RAPBD 2018 dilakukan dua pekan, Kemendagri sebut dana hibah PAUD sah saja
"Kalau menurut visi misinya Pak Anies-Sandi, kan guru menjadi sangat penting, strategis karena menyangkut masalah pendidikan anak dan selama ini mereka loyo karena kesejahteraan kurang dan seterusnya," jelas Sumarsono soal ide Anies-Sandi beri dana hibah Rp 40 miliar.
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 40,2 miliar dana hibah untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 2018 mendatang. Dana ini akan disalurkan melalui HIMPAUDI. Penyaluran dana hibah ini menuai sorotan dari banyak pihak.
Mengenai hal ini, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, mengatakan sah aja asal sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa yang dibicarakan Susi Pudjiastuti dan Anies Baswedan saat bertemu? Tak diketahui apa saja yang dibicarakan keduanya selama melewati sore bersama. Sebelum pulang, Anies dan Susi sempat membahas soal tanaman anggrek yang menghiasi ruangan. Keduanya terlihat sangat seru berdiskusi soal bunga alih-alih membicarakan politik dan pemilu.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
"Kalau menurut visi misinya Pak Anies-Sandi, kan guru menjadi sangat penting, strategis karena menyangkut masalah pendidikan anak dan selama ini mereka loyo karena kesejahteraan kurang dan seterusnya," jelas pria yang akrab disapa Soni tersebut di Balai Kota, Rabu (6/12).
Oleh karena itu, kebijakan pemberian dana hibah cukup strategis jika diukur dari visi dan misi pemerintahan Anies-Sandi. Walaupun pemberian dana hibah ditetapkan sebelum ada RKPD (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah), hal tersebut tidak menyalahi aturan.
"Enggak (menyalahi aturan) kalau dia sesuai dengan visi dan misi. Tapi kalau enggak sesuai ya menyalahi aturan," kata dia.
Di masa transisi pemerintahan di DKI Jakarta seperti saat ini, sebelum ditetapkan RPJMD, maka Pemprov DKI bisa menyusun RKPD berdasarkan visi misi. Hal itu sesuai arahan Permen Nomor 32 Tahun 2015. Berbagai dana hibah yang akan disalurkan Pemprov DKI juga akan dicek apakah sesuai telah sesuai dengan visi misi atau belum.
Sebelum dana hibah disalurkan, SKPD harus mengecek ke lapangan terkait kondisi penerima hibah. Penerima hibah juga harus mengajukan proposal sebagai syarat administrasi.
Terkait evaluasi APBD DKI Jakarta 2018, Sumarsono, mengatakan saat ini masih berlangsung dan belum mengetahui anggaran mana saja yang akan dievaluasi atau dicoret pihaknya. Proses evaluasi berlangsung selama dua pekan.
Hal yang menjadi perhatian pihaknya dalam proses evaluasi ialah dana hibah dan regulasinya. "Karena prinsipnya kan evaluasi mensinkronkan dokumen perencanaan dengan dokumen budget," jelasnya.
Termasuk juga anggaran yang menjadi perhatian publik seperti anggaran kunker DPRD yang nilainya melonjak pesat.
"Hibah yang kemudian tiba-tiba (naik) drastis itu kan menjadi sorotan semuanya apakah dicoret atau enggak dicoret kita perlu klarifikasi-klarifikasi," jelasnya.
"Nanti kalau ada yang aneh ya kita panggil minta penjelasan lebih lanjut," tambah Sumarsono.
Baca juga:
M Taufik sepakat RT RW tak perlu buat laporan pertanggungjawaban
Mendagri pastikan tak bakal pangkas APBD DKI
Soal anggaran tim gubernur, Sandiaga tunggu hasil evaluasi Kemendagri
Peringatan Mendagri soal TGUPP ala Anies-Sandi
Sandiaga mengaku belum tahu nama calon anggota TGUPP
Soal TGUPP, Mendagri sebut anggaran staf ahli maksimal 15 orang
Banyak interupsi, Anies sebut anggota DPRD DKI ingin masalah tuntas