Hapus dana honorarium, Pemprov DKI klaim hemat APBD 40 persen
Ahok melakukan penghematan anggaran dengan penghapusan dana honorarium.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghapus dana honorarium untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sekitar 40 persen.
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pesiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustiani mengatakan, Ahok melakukan penghematan anggaran dengan penghapusan dana honorarium. Penghapusan ini bisa menghemat anggaran sampai 40 persen dalam APBD DKI Jakarta.
"Bisa efisiensi banyak. Karena dana honorarium untuk berbagi kegiatan dan sangat besar," jelasnya saat dihubungi, Senin (26/1).
Dia menjelaskan, dalam APBD DKI Jakarta 2014, dana honorarium menghabiskan anggaran sekitar 40 persen atau senilai Rp 38 triliun. Padahal pada tahun itu APBD DKI Jakarta Rp 72,9 triliun.
"Anggarannya sampai 40 persen, besar sekali. Makanya dengan dihapus bisa lebih hemat," ujar Etty.
Ada beberapa kegiatan yang mendapat honor dihapuskan, seperti kegiatan pembebasan tanah, pengukuran tanah dan lainnya. Sebab, hampir setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menganggarkan honorarium untuk berbagai kegiatan.
"Dana honorarium akan dialihkan ke kegiatan yang produktif misalnya untuk membangun infrastruktur. Dana akan diberikan kepada setiap SKPD. Sebagian, akan digunakan untuk menambah besaran tunjangan kinerja daerah (TKD)," ungkap Etty.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 207 tahun 2014 tentangan Tunjangan Kinerja Daerah tertanggal 1 Januari 2015 TKD dinamis sudah diberlakukan. Etty mencontohkan, TKD untuk pejabat seperti lurah naik dari Rp 6,5 juta menjadi 13,1 juta.
"Bekerja harus mencapai target. Jika tak sesuai kinerjanya, pejabat tersebut terancam terkena hukuman disiplin. Hukumannya bisa sampai pemecatan," tutupnya.
Adapun dari dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, prediksi besaran total gaji yang diterima (take home pay)1 pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta:
Lurah: Rp 33.730.000
Camat: Rp 44.284.000
Kepala Biro: Rp 70.367.000
Kepala Dinas: Rp 75.642.000
Kepala Badan: Rp 78.702.000
Prediksi Besaran Take Home Pay Fungsional/Pelaksana yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta:
Pelayanan: Rp 9.592.000
Operasional: Rp 13.606.000
Administrasi: Rp 17.797.000
Teknis: Rp 22.625.000
Baca juga:
Ini alasan Ahok terbitkan Pergub larangan iklan rokok di media luar
Gaji pejabat DKI, lurah Rp 33 juta-an dan camat Rp 44 juta-an
Pemprov DKI siapkan 15 ribu kios untuk PKL yang digusur
Ahok janji Pemprov DKI akan biayai Persija setelah diakuisisi BUMD
Pemprov DKI putus kontrak dengan PT JM, pembangunan monorail ditunda
Ahok minta PT Jakarta Monorail transparan, kalau tidak kontrak batal
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.