Hingga kini belum ada Perda yang dihasilkan DPRD DKI Jakarta

"Kalau Raperda Kawasan Tanpa Rokok itu tinggal paripurna untuk pemaparan setelah itu baru pembahasan," tutup Taufik.

2016-06-03 09:36:52

Ketua Badan Legislatif (Balegda) DPRD DKI Jakarta M Taufik mengakui belum ada rancangan peraturan daerah (Raperda) yang selesai dibahas. Terakhir yang mereka bahas adalah Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Raperda tentang Reklamasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta.

"Belum ada raperda jadi. Kemarinkan bahas dua raperda yang reklamasi, tapi kan dua raperda itu sudah dibatalkan jadi tidak dilanjutkan pembahasannya," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/5).

Dia menjelaskan, keputusan untuk menghentikan kedua raperda tersebut karena merupakan kesepakatan seluruh fraksi. Mengingat adanya kasus suap reklamasi yang melibatkan salah satu anggota Balegda, Mohamad Sanusi.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, awalnya pihaknya menargetkan akan menyelesaikan 23 raperda yang telah masuk dalam program legislatif daerah (prolegda) 2016. Saat ini Balegda tengah mempersiapkan pembahasan tiga raperda, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015.

"Kalau Raperda Kawasan Tanpa Rokok itu tinggal paripurna untuk pemaparan setelah itu baru pembahasan," tutup Taufik.

Berikut daftar 16 rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif dan akan dibahas Balegda DPRD DKI:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017
4. Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
5. Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta
6. Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya
7. Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelola Area Pasar
8. Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
10. Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah
11. Raperda tentang Kearsipan
12. Raperda tentang Perpustakaan
13. Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
14. Raperda tentang Energi Daerah
15. Revisi Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah
16. Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Selain itu, ada 7 raperda inisiatif DPRD DKI yang juga akan dibahas, di antaranya adalah:
1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
3. Raperda tentang Anti Narkoba
4. Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
5. Revisi Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Daerah
6. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah
7. Raperda tentang Kenyamanan Fasilitas Publik untuk Perempuan.

Baca juga:
Belum hasilkan Perda sepanjang 2016, DPRD salahkan Pemprov DKI
Gerindra terus rayu fraksi di DPRD agar kompak gulingkan Ahok
Ini nama-nama anggota DPRD yang mendukung adanya HMP lengserkan Ahok
Laporan keuangan DKI tiga kali WDP, DPRD bentuk pansus buat selidiki
Pecat RT RW yang tidak lapor qlue, DPRD sebut Ahok lebay
Cerita Ahok dimarahi Prasetio sering lupa sebut namanya saat pidato

(mdk/hhw)