ICW temui Ahok minta penyimpangan KJP dibenahi

Menurut ICW jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran selama 2013 mencapai 19,4 persen.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat. ICW meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri, jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran selama 2013 mencapai 19,4 persen. Dia menegaskan banyak penerima KJP yang mengaku tidak menerima KJP. Padahal, nama-nama mereka muncul dalam daftar.

"Kami mendesak pemprov untuk memperbaiki sistem pendataan, seperti memampangkan daftar anak penerima KJP di sekolah biar kelihatan mana warga yang miskin dan mana yang tidak. Ini bukan untuk mempermalukan siswa miskin, tapi ini agar pengelolaan KJP menjadi lebih akuntabel," ujar Hendri di Balai Kota, Kamis (10/4).

Hendri menduga faktor-faktor yang menyebabkan salah sasaran lantaran penerapan sistem kuota. Sistem tersebut, lanjut dia, membuat semua sekolah memiliki kuota jumlah penerima KJP yang sama. Padahal, tidak semua sekolah memiliki jumlah siswa miskin yang sama.

"Kalau kuota, banyak siswa yang tidak miskin, dapat. Misalnya di sekolah A siswa miskin 10, tapi kuota 20, jadi kan yang meleset ada 10. Padahal sekolah yang banyak anak yatim piatunya malah tidak dapat. Karena itu, harus ada database dengan ranking supaya ketahuan mana siswa yang mendapat prioritas, mana yang tidak," kata dia.

Sebelumnya, ICW telah merilis ketidak tepat sasaran penyaluran KJP sebesar 19,4 persen. Selain itu, banyaknya parpol yang juga meminta jatah penyaluran KJP sebagai kampanye hitam.