Ini alasan Djarot minta sertifikat Monas dibuat atas nama Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ingin sertifikat lahan Monumen Nasional (Monas) dibuat atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk memudahkan proses revitalisasi dan juga pemeliharaan Monas.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ingin sertifikat lahan Monumen Nasional (Monas) dibuat atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk memudahkan proses revitalisasi dan juga pemeliharaan Monas.

"Kenapa kok saya sampaikan atas nama Pemprov? Supaya Pemprov bisa membiayai perawatan dan pelestariannya dari APBD. Kalau itu masuk atas pemerintah pusat, Setneg (Sekretariat Negara) apa lagi, pemprov enggak bisa dong," kata Djarot, di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/8).

Selain itu, mantan wali kota Blitar itu juga mengatakan bahwa banyak aset yang dikelola oleh Setneg tidak terkelola dengan baik, contohnya seperti Gedung Pola.

"Makanya saya bilang waktu itu ada banyak aset Setneg tak dirawat dengan baik, contoh Gedung Pola. Saya sudah bilang mohon Gedung Pola diserahkan kepada kami untuk kita revitalisasi, sayang dong," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Djarot berharap sertifikat hak lahan Monas atas nama Pemprov DKI Jakarta. Karena selama ini Monas belum memiliki sertifikat.

Djarot mengatakan, sertifikat Monas bisa keluar pada hari Minggu (20/8) berbarengan dengan penyerahan sertifikat lahan BMW oleh Presiden Joko Widodo. Namun hal itu urung dilakukan karena masih terdapat tarik ulur dengan Sekretaris Negara. Diketahui, hingga saat pihak Setneg masih melakukan pembahasan lebih lanjut soal sertifikat Monas ini.

Baca juga:
Djarot minta Setneg serahkan sertifikat lahan Monas atas nama Pemprov DKI
Djarot janji bantu Pemprov Banten bangun dermaga
Polda Metro protes BPTJ asal lempar wacana ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek
Dampak MRT dan LRT, pembatas jalur Transjakarta akan ditiadakan
Djarot wacanakan terapkan zona parkir