Menteri Agama Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Buntut Heboh Kasus Miftah Maulana
Sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.
Pemerintah tengah mengkaji usulan mengenai sertifikasi juru dakwah. Usulan ini menyusul adanya kasus Miftah Maulana Habiburrahman yang mengolok-olok pedagang es teh.
"Ya oke. Sedang kita kaji nanti dalam waktu dekat ini akan," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12).
Sementara, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menyebut, sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.
"Itu wacana lama yang sudah dilaksanakan oleh PBNU dan MUI , tinggal didukung oleh pemerintah," kata Fahrur.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons usulan Komisi VIII DPR RI untuk membuat sertifikasi juru dakwah imbas kasus Miftah Maulana Habiburrahman yang mengolok-olok pedagang es teh.
Prabowo Minta Masukan ke Ulama
Mengenai itu, Prabowo bakal meminta masukan terlebih kepada para ulama dan ormas keagamaan yang lebih memahami.
"Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua. Mungkin akan ada masukan dari majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
Usulan dari DPR ini muncul usai polemik Miftah Maulana Habiburokhman dengan penjual es teh.Hal ini disuarakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
Menurutnya, usulan ini dilakukan agar para pendakwah tak keluar dari nilai-nilai agama dalam dakwahnya.
"Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," kata Maman Imanulhaq dalam keterangannya, Rabu (4/12).
