Ini Strategi DKI Urai Kemacetan & Persulit Kendaraan Pribadi Melintas di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya dengan menekan warganya untuk menggunakan transportasi umum.
Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya dengan menekan warganya untuk menggunakan transportasi umum.
Perlahan-lahan cara pemprov untuk mengurangi kemacetan di Jakarta mulai terasa. Ini dibuktikan dari lembaga pengukur tingkat kemacetan kota-kota di dunia, TomTom Traffic Index, Jakarta berada di peringkat ke 7 kota termacet di dunia tahun 2018. Turun 8 persen dibandingkan tahun 2017 yang berada di posisi 4 dunia.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Ini cara Pemprov mengurangi kemacetan di Jakarta:
Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta Tahun 2020
DKI Jakarta akan mengimplementasikan skema jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) mulai 2020. ERP Diketahui sudah lama diwacanakan.
"Perlu dipahami kebijakan ganjil-genap merupakan kebijakan antara, tahun depan kita masuk ERP," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Blok F Balaikota DKI Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Meskipun saat sistem ganjil-genap sudah mengurangi tingkat kemacetan hampir 30 persen, sistem jalan berbayar akan lebih efektif untuk mengurangi volume kendaraan di Ibu Kota Jakarta ini.
"Karena itu, bagi yang berpikir untuk membeli dua mobil akibat ganjil/genap harus dipikirkan kembali karena tahun depan economic skill-nya itu sangat tinggi," kata Syafrin.
Ganjil Genap Diperluas
Untuk mempersulit kendaraan melintas di jalanan Ibu Kota, DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
Terdapat 25 ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap, di antaranya yakni jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
Ada pula Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1- simpang Jalan TB Simatupang), Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, dan Jalan DI Panjaitan.
Lalu, Jalan Pramuka, Jalan Gunung Sahari, Jalan Stasiun Senen, Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya sisi Barat, Jalan Salemba Raya sisi Timur (simpang Jalan Paseban Raya - simpang Jalan Diponegoro), Jalan Ahmad Yani, dan Jalan S Parman.
Kemudian pembatasan pemberlakuan sistem ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu, Minggu dan libur Nasional. Pelaksanaannya berlangsung pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.
Memiliki Transportasi Massal
DKI Jakarta terus menggenjot agar warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Saat ini Pemprov DKI memiliki Transjakarta, ada MRT, dan sebentar lagi warga Jakarta akan menikmati Lintas Rel Terpadu atau LRT.
Tapi yang menjadi unggulan pemprov adalah program Jak Lingko integrasi antar moda transportasi umum. Sistem Jak Lingko mengintegrasikan mulai bus besar, medium, Transjakarta, kereta MRT dan LRT.
Dengan transportasi umum yang nyaman dan aman diharapkan warga Jakarta berpindah haluan dari menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Sehingga angka kemacetan di Jakarta dapat berkurang.
(mdk/dan)