Janji gaji besar ala Ahok tak laku, PNS ramai-ramai mundur

Ahok pun menduga para PNS yang mundur karena tak ada uang masuk seperti di tempat sebelumnya.

Setiap tahunnya, nilai anggaran pendapatan belanja di DKI Jakarta, selalu meningkat. Kondisi ini dimanfaatkan pegawai nakal bekerja sama dengan DPRD untuk memainkan nilai proyek dengan keyakinan sebagian fulus akan mengalir ke kantong pribadi.

Saat baru dilantik jadi wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, agak kaget. Begitu banyak anggaran jumbo yang tak sebanding dengan realisasi proyek yang dijalankan.

Imbasnya, di akhir tahun banyak anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Yang buat Ahok semakin heran, kondisi seperti itu sudah berlangsung sejak lama dan seperti sudah membudaya.

Ahok geram dan janji bakal memutus mata rantai korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Benar saja, begitu dia diangkat menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo, Ahok langsung tancap gas.

Salah satu cara yang dia lakukan dengan merombak semua posisi PNS. Lebih kurang ada 600 pegawai yang terkena perpindahan posisi ada yang naik, ada juga yang malah distafkan.

Untuk menambah semangat kerja anak buahnya, Ahok juga menjanjikan mereka gaji besar. Nominal terkecil gaji PNS DKI dengan nominal Rp 12 juta dan tertinggi Rp 78 juta.

"Pokoknya kita pengen bikin orang bangga kerja di sini sama bangganya kaya kerja di Citibank, perusahaan minyak. Gaji PNS akan lebih besar dari gaji swasta, kita akan pacu APBD lebih tinggi dengan efisiensi sehingga kita juga bisa sejahterakan PNS di Provinsi DKI Jakarta," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Tapi sayang, gaji besar yang diimingi Ahok tak membuat semua PNS senang. Rupanya, posisi baru dan target yang dibebankan justru lebih membuat mereka tertekan.

Kemudian, satu per satu PNS memilih mundur dari jabatannya. Mereka memilih kembali menjadi staf. "Mundur itu ada. Yang mau mundur itu banyak. Itu implikasinya luas, makanya kami berikan pembinaan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Agus Suradika.

Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta ini menjelaskan, kebanyakan yang meminta mundur berasal dari eselon IV. Mereka rata-rata menduduki posisi Kepala Seksi.

"Karena merasa enggak cocok. Kagetlah. Eselon IV misalnya mereka bekerja di Kasie sekolah, terus mereka kaget. Tapi sudah kami kasih pembinaan," jelasnya.

Sampai Kamis (19/3) kemarin, 15 PNS menyatakan akan mundur. Tapi belum disetujui Ahok.

"Sekitar bulan Februari kami mulai menerima surat pengunduran diri dari beberapa pejabat yang baru menjabat di eselon IV. Ini sejarah, 15 PNS minta mengundurkan diri dari jabatannya yang lebih tinggi. Sebelumnya di DKI belum pernah ada yang mengundurkan diri seperti ini," kata Kepala Suku Bidang (Kasubid) Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Bahrudin.

Dia menambahkan, rata-rata PNS yang mengajukan pengunduran diri, menjabat sebagai Kepala Sub bagian Tata Usaha (Kasubag TU) di sekolah. Mereka merasa takut mengelola dana BOS yang diterima pihak sekolah.

"Sebanyak delapan orang yang menjabat Kasubag TU, mengaku mengundurkan diri karena pada jabatannya tersebut mengelola dana BOS. Mereka takut mengelola dana BOS tersebut, karena dananya yang cukup besar," terangnya.

Lalu apa reaksi Ahok melihat anak buahnya ramai-ramai mundur

Ahok mempertanyakan alasan mereka meminta mundur dari jabatannya itu. Dia menduga ada kekhawatiran dialami 15 PNS DKI yang mengajukan mundur tersebut. "Makanya saya bilang, ini ada sesuatu yang dipertanyakan. Enggak apa-apa. Takut-takut kan. Takut-takut sedap ini kan. Ganti orang baik," ujarnya.

Ahok pun menduga mereka yang mundur karena tak ada uang masuk seperti di tempat sebelumnya. Tapi Ahok tak masalah bila PNS ramai-ramai mau mundur.

"Gak apa-apa. Banyak yang gak sanggup jadi lurah. Mungkin karena gak bisa dapet duit yang enak lagi, kerja keras. Gak apa-apa, yang ngantre banyak mau naik," ujarnya.

Ahok telah menduga hal tersebut karena memberikan perlakuan ketat kepada PNS yang selama ini sudah dimanjakan. Terlebih mantan Bupati Belitung Timur ini telah memperketat sistem birokrasi untuk mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Mungkin banyak yang gak tahan, pagi sampai malam (kerja) terima gaji doang gak mau korupsi. Tapi kan ada juga yang kayak saya gitukan, tapi kan orang aneh-aneh macam-macam," katanya.

Baca juga:
Ahok: Masak kamu maling, tidak jadi tersangka
Kasus UPS ditangani polisi, Ahok minta inspektorat setop periksa PNS
Ahok pernah tolak isi pengantar buku Rina yang dibiayai APBD DKI
Setelah doakan Ahok lekas sehat, gantian Lulung yang sakit
Dapat tunjangan Rp 490 ribu,8 PNS DKI tetap pilih mundur dari disdik
Beda pendapat sampai anggota adu mulut, rapat Banggar RAPBD deadlock