Jika Tarik Rem Darurat, Pemprov DKI & Daerah Penyangga Harus Koordinasi Agar Efektif
Selain berkoordinasi dengan kota-kota penyangga Jakarta, Mujiyono juga mengimbau agar Pemprov DKI memperketat akses masuk keluar Jakarta jika PSBB ketat kembali diberlakukan.
Pemprov DKI Jakarta masih menimbang perlu tidaknya kembali menarik rem darurat menghadapi kondisi Covid-19. Wagub DKI Riza Patria menilai perlu tidaknya kebijakan rem darurat setelah melihat data dan perkembangan Covid-19.
Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI melakukan komunikasi dengan daerah penyangga jika akhirnya kebijakan itu benar-benar diambil. Tanpa koordinasi, kebijakan yang diambil tidak berjalan efektif.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
"Bangun kerjasama dengan pemerintah Bogor Depok Tangerang Bekasi untuk melakukan sinergi kebijakan terkait pelaksanaan PSBB," ujar Ketua Komisi A DPRD dari Fraksi Demokrat, Mujiyono, Selasa (29/12).
Selain berkoordinasi dengan kota-kota penyangga Jakarta, Mujiyono juga mengimbau agar Pemprov DKI memperketat akses masuk keluar Jakarta jika PSBB ketat kembali diberlakukan.
"Lakukan pengawasan protokol kesehatan dan penegakkan Perda 2 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh stakeholder dan TNI Polri," ucapnya.
Sementara Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat belum perlu dilakukan walaupun kasus Covid-19 terus melonjak tajam.
Menurut Wibi, ketimbang membatasi mobilitas dan aktivitas warga di Jakarta, pemerintah provinsi sebaiknya meningkatkan kualitas pencegahan.
"Belum perlu. Pencegahan sudah berjalan tapi harus lebih optimal lagi," ujar Wibi kepada merdeka.com, Senin (28/12).
Menurut Wibi, PSBB ketat tidak akan berjalan maksimal jika daerah-daerah penyangga Jakarta tidak menerapkan kebijakan yang sama.
"Percuma bila hanya Jakarta yang melakukan PSBB tanpa dibarengi dengan wilayah penyangga Jakarta," tuturnya.
Senada dengan Wibi, Dewan Pembina fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mendorong Pemerintah Provinsi DKI meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment dibanding menerapkan PSBB ketat.
"Saya pikir kita sudah terbiasa hidup normal kembali, jadi tidak perlu PSBB. Yang menjadi fokus Pemprov adalah meningkatkan imun warga dan tegakkan protokol kesehatan kembali," ucap Zita, Senin (28/12).
Sedangkan menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, karantina wilayah perlu dilakukan dibanding PSBB. Pemprov, kata Teguh, perlu mengklasifikasi wilayah dengan jumlah kasus Covid tertinggi.
"Bukan hal yang tidak perlu diperhitungkan untuk melakukan karantina wilayah, dan bukan lagi PSBB tentu perlu komunikasi dengan Satgas karena itu akan berdampak pada kompensasi bagi warga. Termasuk Bansos dan bantuan lain," jelas Teguh.
Baca juga:
Pengusaha Khawatir Bila Pemprov DKI Kembali Lakukan Tarik Rem Darurat
Ombudsman: Jangan Setengah-setengah Tindak Pelanggaran PSBB di Jakarta
Wagub DKI Sebut Rem Darurat Dilakukan Sesuai Data Lonjakan Kasus Covid-19
Wagub DKI Ajak Warga Partisipasi Laporkan Pelanggaran Aturan di Malam Tahun Baru
DPRD DKI Tak Setuju PSBB Diperketat, Lebih Baik Fokus 3T
NasDem Nilai Belum Perlu Tarik Rem Darurat di DKI Meski Kasus Covid-19 Melonjak
Selama PSBB Transisi, Satpol Tutup Sementara 366 Restoran & Kafe di Jakarta