Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?
Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta, kemungkinan besar Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dihapus
- Pendidikan Gratis, Pemprov DKI Gandeng 2.090 Sekolah Swasta
- Banyak Ketimpangan Pendidikan, Pemprov Jakarta Didesak Buat Sekolah Swasta Gratis
- 80 Persen Penerima Salahgunakan KJP, DPRD DKI Nilai Sekolah Swasta Gratis Jadi Solusi Tepat
- Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis. Nantinya, siswa tidak mampu yang tak mendapat kuota sekolah negeri tetap bisa bersekolah hratis di sekolah swasta.
"(Usulan) sekolah gratis, sedang dalam kajian," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Jumat (15/3).
Purwosusilo menjelaskan jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta, kemungkinan besar Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dihapus.
"Sepertinya kalau nanti sekolah gratis, maka tidak ada lagi yang namanya bansos itu (KJP)," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim mengatakan, seluruh anak di Jakarta seharusnya bisa mendapatkan pendidikan gratis. Termasuk siswa dan siswi yang bersekolah di swasta.
Pasalnya, hanya siswa dan siswi yang lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri yang merasakan pendidikan gratis. Sedangkan tidak lolos, terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang tak murah.
Terlebih hanya sedikit anak yang bersekolah di swasta mendapatkan KJP.
Padahal, mereka belaja di sekolah swasta harus membayar iuran rutin. Berbeda dengan sekolah negeri yang tidak memberlakukan hal tersebut.
“Saya berharap kalau KJP itu dihapus, jadi disamain aja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran,” ujar Abdul Azis Muslim, dikutip dari situs DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/3).
“Jadi nggak ribet kalau semua sekolah gratis. Juga nggak ada lagi setiap tahun kita musti komplain masalah zonasi dan KJP. Zaman periode lalu itu tidak ada masalah untuk KJP. Tapi lain cerita saat ini orang mau dapet KJP itu sangat sulit. Mulai dari Disdik, Dinas Sosial, Dinas PPAPP, musti melewati itu semua,” pungkas Aziz.