Kasus Mafia Tanah, Ada 27 Preman yang Disewa untuk Usir Warga di Jl Bungur
Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto menjelaskan, 27 orang preman dari dua kelompok berbeda mencoba menguasai lahan milik warga di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Delapan orang di antaranya telah ditangkap dan menyandang status sebagai tersangka.
Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen memberantas kelompok preman yang disewa oleh mafia tanah untuk mengintimidasi warga. Salah satu kasus yang tengah diusut adalah penyerobotan lahan di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.
Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto menjelaskan, 27 orang preman dari dua kelompok berbeda mencoba menguasai lahan milik warga di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Delapan orang di antaranya telah ditangkap dan menyandang status sebagai tersangka.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan prasasti tanah liat itu ditemukan? Sebuah prasasti seukuran telapak tangan ditemukan pada Mei 2023 oleh Kimiyoshi Matsumura, seorang arkeolog di Institut Arkeologi Anatolia Jepang.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
"27 orang sudah teridentifikasi identitasnya, memang yang kita amankan sekarang baru 9 orang." Kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/3).
Setyo menegaskan, Satreskrim Polres Metro Jakpus tidak mentolerir segala bentuk tindakan premanisme, termasuk dalam kasus dugaan mafia tanah. Siapapun yang bersalah akan diseret ke meja hijau. Sebagaimana arahan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi agar wilayah Jakarta Pusat Zero Premanisme.
"Kami akan berlaku tegas. Bapak Kapolres sudah menetapkan bahwa di Jakpus tidak ada lagi premanisme. Jadi beliau berkomitmen untuk menindak segala bentuk premanisme yang ada di wilayah Jakpus," ucap dia.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Burhanuddin menyampaikan 27 orang preman diperintahkan oleh seorang pengacara berinisial AD untuk menduduki lahan dan mengintimidasi warga.
Keterangan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan delapan orang preman yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Di mana yang bersangkutan (pengacara inisial AD) yang menggerakkan sekitar 27 orang untuk mengintimidasi warga, memasang seng pembatas, kemudian melakukan penutupan akses jalan, memasang spanduk ataupun plang yang isinya bahwasanya tanah tersebut milik orang yang mengakui area tersebut," papar Burhanuddin.
Sebelumnya, Satreksrim Polres Metro Jakpus menahan sembilan orang atas tuduhan menduduki lahan tanpa izin. Mereka adalah HK, EG, RK, MH, YB, WH, AS, LR, dan AD. Salah seorangnya diantaranya yakni AD berprofesi sebagai penasihat hukum.
Sementara sisanya adalah preman yang dibayar Rp 150 ribu per-orang setiap harinya oleh penasihat hukum inisial AD untuk menguasai lahan.
Dalam menjalankan aksinya, sekelompok preman membawa surat kuasa dari orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Mereka menyambangi ke lokasi dan mengintimidasi penghuni lahan.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Normalisasi Sungai Tersendat Mafia Tanah
Wagub DKI Sebut Mafia Tanah Hambatan Normalisasi Sungai
Wagub DKI: Banyak Masalah Sengketa dan Mafia Tanah di Jakarta
MAKI Bakal Ajukan Kembali Gugatan Praperadilan Kasus Lahan Cengkareng Era Ahok
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Soal Pengadaan Lahan Era Ahok