Kirim Surat ke Pasar Jaya, PSI Minta Klarifikasi Temuan Beras Rusak di Pulogadung
PSI mengharapkan Pasar Jaya atau SKPD terkait memberikan penjelasan mengenai temuan beras rusak tersebut. Sehingga dapat terklarifikasi terkait dugaan 1.000 ton beras rusak di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya benar merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 atau tidak.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta ingin meminta klarifikasi kepada Perumda Pasar Jaya terkait temuan indikasi tumpukan 1.000 ton beras. Beras yang diduga bagian dari paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 itu tersimpan di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya di Pulogadung.
“Untuk itu, kami meminta agar sekiranya kiranya Perumda Pasar Jaya dan/atau SKPD terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi mengingat Perumda Pasar Jaya merupakan mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyalurkan paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020,” tulis PSI dalam surat tersebut.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Apa yang dikhawatirkan Ganjar Pranowo tentang korupsi? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo khawatir jika praktik korupsi menjadi budaya di pemerintahan yang dianggap sebuah kewajaran.
-
Bagaimana modus korupsi yang dilakukan dalam Bantuan Presiden? Modusnya sama sebenarnya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
PSI mengharapkan Pasar Jaya atau SKPD terkait memberikan penjelasan mengenai temuan beras rusak tersebut. Sehingga dapat terklarifikasi terkait dugaan 1.000 ton beras rusak di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya benar merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 atau tidak.
“Agar kiranya Perumda Pasar Jaya dan/atau SKPD terkait lainnya untuk memberikan penjelasan jika temuan beras yang dimaksud merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020, mengapa dapat terjadi penumpukan 1.000 ton beras yang dimaksud sehingga ada indikasi tidak terdistribusikannya 1.000 ton beras yang seharusnya disalurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdapat covid-19,” jelas surat yang ditandatangani Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
“Kami berharap dengan surat ini agar Perumda Jaya dapat dengan segera memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap masalah ini secara serius karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” terangnya.
Saat dikonfirmasi, Anggara membenarkan jika fraksinya meminta klarifikasi kepada Perumda Pasar Jaya. Namun dia tidak menjelaskan detail kapan rencana pertemuan dengan perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta itu
“Benar, kita meminta pihak pihak terkait untuk bisa mengkonfirmasi berita terkait isu liar paket bantuan sosial pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang masih simpang siur di masyarakat,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/1).
Dia mengungkapkan, surat tersebut telah dikirimkan kepada Perum Pasar Jaya. Bahkan surat tembusan juga telah ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sebelumnya, PSI mendesak KPK segera menangani dugaan korupsi bansos DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,85 triliun. PSI menilai tindakan ini tidak bermoral.
"PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai Rp 2,85 triliun," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).
(mdk/fik)