KUA-PPAS DKI Jakarta Tahun 2022 Disepakati Rp84,88 Triliun
Menurut Prasetyo, setelah mencapai kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov DKI, selanjutnya KUA-PPAS 2022 memasuki tahapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2022 sebesar Rp84,88 triliun.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan mulai dari tingkat Komisi, Banggar, dan pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). "Disepakati nilai totalnya Rp84,88 triliun, untuk dapat disetujui," kata Prasetyo.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
Menurut Prasetyo, setelah mencapai kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov DKI, selanjutnya KUA-PPAS 2022 memasuki tahapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI.
"Hari ini disampaikan ke Bamus untuk perubahan jadwalnya, karena eksekutif meminta waktu perpanjangan dua hari untuk input hasil kesepakatan malam kemarin," ucap Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, menyatakan, pihaknya bersyukur atas penetapan rancangan KUA-PPAS DKI 2022, dapat disetujui jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD DKI.
BPKD Pemprov DKI, kata dia, segera berkoordinasi secara internal untuk penyempurnaan hingga penyajian rancangan KUA-PPAS DKI 2022 sebelum disepakati secara resmi dalam rapat paripurna MoU.
"Jadi penginputan dan penyesuaian kode rekening akan kita maksimalkan sebelum paripurna (MoU) KUA-PPAS 2022 dilakukan," tutur Edi.
(mdk/eko)